DPR Tegur Pupuk Indonesia: Sesama BUMN Jangan Main Curang-Curangan Soal Harga Gas

Harga gas bumi yang berbeda-beda antarprovinsi menjadi salah satu sorotan utama dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Cikampek, Jawa Barat, Kamis (12/3/2026).

Anggota Komisi VI Rivqy Abdul Halim mempertanyakan mengapa disparitas itu masih terjadi padahal pemerintah sudah menetapkan plafon harga maksimal 6,5 dolar AS per MMBTU, setara Rp105.950 per MMBTU.

"Sebenarnya berapa harga keekonomian gas yang bisa diserap oleh Pupuk Indonesia? Saya sangat menyayangkan, sesama BUMN jangan 'main curang-curangan' (mencari keuntungan sendiri secara tidak sehat). Tolong ini dijelaskan jujur," ujar Rivqy kepada jajaran direksi PT Pupuk Indonesia dikutip dari ANTARA.

Transparansi harga gas bukan sekadar kepentingan korporasi. Rivqy menegaskan DPR membutuhkan data yang jujur agar bisa mengusulkan formula harga keekonomian yang tidak memberatkan industri pupuk sekaligus tidak merugikan pihak penyedia gas.

"Tujuannya jelas, harga gas tidak memberatkan industri pupuk demi ketahanan pangan nasional, dan di sisi lain juga tidak merugikan pihak penyedia gas," katanya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa persaingan profit antarperusahaan negara tidak boleh mengorbankan kepentingan petani dan ketahanan pangan.

Rivqy juga menyoroti minimnya informasi detail yang selama ini diterima DPR dari manajemen Pupuk Indonesia. Ia mendesak direksi untuk memaparkan perencanaan produksi, lini masa, hingga strategi efisiensi secara terbuka kepada parlemen.

"Tolong informasikan kepada kami secara detail. Selama ini kami di DPR sering kali hanya diberi informasi 'kulit-kulitnya' saja, sementara perencanaan detailnya jarang sekali sampai ke kami," kata dia.

Keluhan itu disampaikan dalam konteks pengembangan Pupuk Kujang yang dinilai Rivqy masih belum memiliki arah yang jelas.

Selain soal Pupuk Kujang, Rivqy juga mempertanyakan progres proyek pupuk di Papua yang ditargetkan rampung pada 2031. Ia meminta kerangka kerja yang terukur agar proyek strategis nasional itu tidak berakhir sebagai rencana tanpa realisasi.

Tiga isu yang diangkat Rivqy, yakni transparansi perencanaan, proyek Papua, dan disparitas harga gas, semuanya bermuara pada satu kekhawatiran yang sama.

Baca Juga: Barata Indonesia Selesaikan Pressure Vessel untuk PT Pupuk Sriwijaya

Komisi VI menilai sinergi antar-BUMN saat ini masih lebih berorientasi pada kompetisi keuntungan internal ketimbang kepentingan rakyat dan petani.

Rivqy menegaskan Komisi VI akan terus mengawal persoalan ini. Pengawasan parlemen terhadap Pupuk Indonesia dinilai penting agar amanah pengelolaan perusahaan negara benar-benar berdampak pada ketahanan pangan nasional, bukan sekadar laporan kinerja korporasi.