Pemerintah Bakal Hentikan Operasional PLTD Akibat Krisis Minyak di Timur Tengah

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah untuk menghentikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Langkah ini diambil seiring dengan gangguan pasokan minyak di Timur Tengah akibat perang.

Pemerintah khawatir terhadap stabilitas energi nasional dalam jangka panjang. Penggunaan bahan bakar minyak solar pada pembangkit listrik dinilai berisiko tinggi saat terjadi konflik global.

Bahlil melaporkan rencana tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (12/3/2026). Satgas Percepatan Transisi Energi akan mulai bekerja secara efektif setelah masa Lebaran usai.

Pemerintah akan mengganti sumber energi solar dengan energi terbarukan. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan panas bumi atau geothermal menjadi pilihan utama pengganti PLTD.

"Yang dari solar akan kita selesaikan semua dengan PLTS [pembangkit listrik tenaga surya] dan juga adalah geothermal," kata Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa seluruh pembangkit berbasis solar akan segera diselesaikan transisinya.

Proses penghentian PLTD akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan infrastruktur energi baru. Pemerintah memastikan pasokan listrik tetap tersedia selama masa transisi berlangsung.

"Bangun dulu, kalau di-stop, belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi paralel, begitu dibangun, begitu sudah langsung PLTD-nya dimatikan," ujar Bahlil. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) akan segera diubah untuk mendukung kebijakan ini.

Kondisi geopolitik yang memanas di Timur Tengah menjadi pemicu utama percepatan transisi energi. Penutupan Selat Hormuz berdampak pada terganggunya jalur vital perdagangan minyak global.

Baca Juga: PLN Operasikan Transmisi dan GI Baru, PLTD di Aceh Selatan Susut Drastis

Pemerintah ingin mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya alam dalam negeri secara maksimal. Strategi ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi fosil dari luar negeri.

"Karena dalam kondisi geopolitik perang ini kita tidak bisa memastikan energi kita ini seperti apa dalam konteks jangka panjang. Karena itu kita optimalkan seluruh potensi dalam negeri," kata Bahlil. Optimalisasi ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian dunia.