Prabowo Tunda Kirim Pasukan ke Gaza, Fokus Lindungi Warga Sipil

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza difokuskan pada perlindungan warga sipil, bukan pelucutan senjata Hamas, namun pelaksanaannya saat ini ditunda akibat situasi geopolitik yang belum kondusif.

“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace/BoP) dan kita siap kirim pasukan perdamaian, asal saya bilang semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” ujar Prabowo, dalam acara Presiden Prabowo Menjawab di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang ditayangkan pada Kamis (19/3/2026).

Ia menegaskan keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut bersifat kondisional dan memerlukan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk otoritas Palestina serta negara-negara mayoritas muslim yang tergabung dalam inisiatif Board of Peace, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.

Selain itu, Prabowo menyebut persetujuan dari Hamas menjadi salah satu prasyarat sebelum pasukan Indonesia diterjunkan.

“Dan, saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Prabowo, menetapkan batasan tegas dalam keterlibatan misi tersebut melalui prinsip national caveats, yakni tidak terlibat dalam operasi militer maupun tindakan pelucutan senjata.

“National caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ujarnya.

“Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” tambahnya.

Rencana pengiriman pasukan tersebut sebelumnya mencakup hingga 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam misi International Stabilization Force di Gaza.

Namun, pelaksanaan misi saat ini ditangguhkan setelah mempertimbangkan eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berpotensi memperburuk situasi keamanan kawasan.

Penangguhan juga dilakukan setelah pemerintah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait kesiapan dan kondisi lapangan.

Baca Juga: Jusuf Kalla Soroti Ketidakjelasan Payung Hukum Pasukan Perdamaian RI ke Gaza di Bawah BoP

Baca Juga: Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Indonesia–Yordania Tangani Krisis Kemanusiaan Gaza dan Tepi Barat

Baca Juga: Menteri Meutya Tegaskan Peran Indonesia di Board of Peace Adalah untuk Dukung Palestina

“Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” kata Prabowo.

Pemerintah menegaskan bahwa pengiriman pasukan tetap menunggu mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta kondisi keamanan yang lebih stabil sebelum keputusan operasional diambil.