Pemerintah Godok Kebijakan WFH Sehari dalam Sepekan bagi ASN demi Hemat BBM

Pemerintah tengah menggodok kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi seluruh aparatur sipil negara. Rencana kebijakan WFH ini diusulkan untuk dilakukan sebanyak satu hari dalam sepekan.

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak secara nasional. Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/3/2026).

Pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membahas teknis kebijakan tersebut. Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara virtual tersebut dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Fokus utama pembahasan adalah mengenai rencana penyesuaian kembali sektor energi serta beberapa kebijakan ekonomi penting. Situasi geopolitik perang di Timur Tengah saat ini tengah memicu gejolak pada stabilitas harga minyak dunia.

Konflik antara pihak Iran dengan Amerika Serikat-Israel telah membuat harga minyak global melonjak sangat tajam. Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipasi guna menjaga ketahanan energi domestik.

"Kami sudah sepakat kemarin, rapat, itu dihadiri sejumlah menteri, Menko Ekonomi, Menko PMK. Ada sejumlah skenario, termasuk juga WFH satu hari per Minggu. Harinya pun disepakati," kata Tito Karnavian. Kesepakatan mengenai hari pelaksanaan WFH tersebut sudah mulai mengerucut pada jadwal yang tetap.

Meskipun skenario telah disepakati, kebijakan ini masih harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan akhir mengenai pemberlakuan WFH bagi ASN sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara saat ini.

Apabila Presiden menyetujui, maka kebijakan bekerja dari rumah selama sehari dalam sepekan akan segera diluncurkan. Pemerintah juga akan menunjuk juru bicara resmi untuk mengumumkan detail kebijakan tersebut kepada publik.

"Setelah nanti Pak Presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi, Atau Mensesneg, Saya enggak tahu," ujar Tito. Seluruh jajaran kementerian kini tinggal menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden terkait implementasi teknisnya.

Baca Juga: INDEF: WFH Tak Signifikan Tekan Konsumsi BBM

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan mobilitas kendaraan dinas maupun pribadi milik para pegawai pemerintah. Pengurangan frekuensi perjalanan ke kantor dinilai efektif dalam mengurangi beban subsidi energi negara secara signifikan.

Sinergi antar kementerian terus diperkuat untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama masa WFH. Transformasi sistem kerja berbasis digital akan menjadi pendukung utama dalam menyukseskan rencana penghematan anggaran ini.