Sudah Gigih Melawan Ambisi Trump Mencaplok Greenland, Tak Menjamin Kursi Perdana Menteri Aman

Sudah gigih melawan ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin mencaplok Greenland ternyata tidak cukup untuk menyelamatkan posisi Perdana Menteri Denmark.

Itu lah yang dialami oleh Mette Frederiksen yang tetap harus mengundurkan diri setelah koalisi pemerintahannya gagal meraih mayoritas dalam pemilihan umum terbaru.

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengajukan pengunduran diri pemerintahannya kepada Raja Denmark setelah koalisi tiga partainya mengalami kekalahan signifikan dalam pemilu, demikian dilaporkan oleh Reuters.

Meski mengundurkan diri, Frederiksen masih berpeluang kembali menjabat untuk periode ketiga. Namun, ia harus melalui proses negosiasi koalisi yang diperkirakan akan berlangsung panjang dan alot.

Partai-partai politik di Denmark mulai bersiap melakukan perundingan pada Rabu untuk menentukan siapa yang akan membentuk pemerintahan baru, apakah kembali dipimpin Frederiksen atau oleh pemimpin partai lain.

Baca Juga: Gedung Putih: Trump Siap Hantam Iran Lebih Keras Jika Tak Mengaku Kalah dari Amerika Serikat

Partai Sosial Demokrat yang dipimpin Frederiksen mencatatkan hasil terburuk sejak 1903 dalam pemilu yang digelar Selasa lalu. Partai tersebut hanya memperoleh 38 kursi dari total 179 kursi parlemen, turun tajam dari 50 kursi pada pemilu empat tahun sebelumnya.

Penurunan dukungan ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terkait isu imigrasi, krisis biaya hidup, serta persoalan kesejahteraan sosial.

Blok sayap kiri yang dipimpin Frederiksen berhasil mengamankan 84 kursi parlemen, sementara partai-partai sayap kanan memperoleh 77 kursi. Namun, kedua kubu sama-sama gagal mencapai ambang mayoritas 90 kursi.

Selama masa kampanye, Frederiksen dikenal dengan sikap tegasnya terhadap rencana Presiden AS Donald Trump yang ingin mengakuisisi Greenland, wilayah semi-otonom milik Denmark. Pada Januari lalu, Frederiksen bahkan memperingatkan bahwa pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas NATO.

Namun demikian, isu-isu domestik seperti ekonomi, kesejahteraan, dan imigrasi justru lebih mendominasi perhatian pemilih dan berkontribusi pada merosotnya dukungan terhadap pemerintahannya.