Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bahlil: Revisi RKAB Batu Bara Masih Tahap Koordinasi, Belum Ada Perubahan

        Bahlil: Revisi RKAB Batu Bara Masih Tahap Koordinasi, Belum Ada Perubahan Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, rencana revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara masih dalam tahap koordinasi, dan belum ada perubahan kebijakan hingga saat ini.

        "Jadi semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar, kemudian kebutuhan supply and demand," ujar Bahlil di Hambalang, Rabu (25/3/2026).

        Pernyataan tersebut merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, terkait kemungkinan peningkatan produksi batu bara tahun ini.

        Airlangga mengatakan, Presiden menginginkan adanya perubahan rencana produksi batu bara sebagai bagian dari optimalisasi sektor energi nasional.

        Hal tersebut disampaikan usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

        “Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan, artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB,” jelas Airlangga.

        Meski demikian, Bahlil menegaskan pemerintah masih mencermati perkembangan pasar, sebelum mengambil keputusan terkait revisi RKAB.

        Ia juga membuka peluang relaksasi produksi apabila kondisi harga batu bara tetap stabil.

        "Sambil kita melihat perkembangan."

        "Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi," tutur Bahlil.

        Bahlil menekankan, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat maksimal bagi negara.

        Baca Juga: Harga Batu Bara dan Nikel Dipantau, Pemerintah Pastikan Kebijakan Tetap Stabil

        Karena itu, pemerintah juga tengah mencari potensi tambahan penerimaan dari sektor mineral.

        "Sumber daya alam kita ini merupakan aset negara, dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," terangnya. (*)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
        Editor: Yaspen Martinus

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: