Suntikan Likuiditas Rp100 Triliun Dipertanyakan, Kredit UMKM Justru Kontraksi

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mempertanyakan efektivitas tambahan suntikan likuiditas Rp100 triliun ke bank BUMN di tengah lemahnya penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data menunjukkan kredit UMKM justru mengalami kontraksi 0,5% secara tahunan per Januari 2026.

Bhima menilai kebijakan penambahan likuiditas belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor riil, khususnya UMKM yang menjadi sasaran utama pembiayaan inklusif.

“Suntikan likuiditas Rp100 triliun sebenarnya buat apa sih? Menteri Keuangan baru saja mengumumkan tambahan Rp100 triliun untuk suntik likuiditas bank BUMN. Pertanyaannya, yang kemarin Rp200 triliun belum ada pengaruhnya ke kredit UMKM,” ujarnya dikutip dari akun @Celios_id, Minggu (29/3/2026).

Lebih lanjut, kontraksi lebih dalam terjadi pada kredit modal kerja UMKM yang turun 4,8% secara tahunan, yang umumnya digunakan untuk pembelian bahan baku. Sementara itu, kredit pada segmen usaha kecil juga tercatat turun 1,1%.

Di sisi lain, penyaluran kredit justru meningkat pada segmen korporasi yang tumbuh 15,2% secara tahunan. Bhima menilai kondisi ini mengindikasikan bahwa likuiditas lebih banyak terserap untuk kebutuhan refinancing dibandingkan ekspansi kredit baru ke sektor produktif UMKM.

“Jadi ragu sebenarnya, uang dari suntikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) larinya ke sektor apa? Memang sepertinya bukan ke kredit usaha rakyat,” katanya.

Selain itu, perbankan juga menghadapi tingginya kredit yang belum tersalurkan (undispersed loan) yang mencapai Rp2.506 triliun atau sekitar seperempat dari total kredit. Menurut Bhima, kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian bank akibat meningkatnya risiko usaha.

“Jadi fenomena lazy bank ini bukan karena kurang likuiditas, tapi khawatir debitur tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Karena risiko usaha memang lagi tinggi,” ujarnya.

Bhima menambahkan bahwa pemanfaatan dana SAL seharusnya dilakukan secara optimal, mengingat kebutuhan pembiayaan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali.

Baca Juga: Dana Rp100 triliun dari Purbaya Boleh Parkir di SBN, Ini kata OJK

Baca Juga: Purbaya Tambah Penempatan Dana Rp100 Triliun ke Perbankan demi Tekan Yield Obligasi Negara

Baca Juga: OJK Nilai Penempatan Dana Pemerintah Rp100 Triliun ke Perbankan Perkuat Likuiditas Nasional

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah telah menambah penempatan dana sebesar Rp100 triliun ke bank-bank Himbara menjelang Lebaran 2026.

“Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi Rp100 triliun masukin ke sistem perekonomian. Kita maintain likuiditas di sistem keuangan kita dengan serius,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dengan tambahan tersebut, total penempatan dana pemerintah di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun, setelah sebelumnya pemerintah telah mengucurkan Rp200 triliun.