Kasus Dugaan Suap DJBC Masuk Tahap Penentu, Pengungkapan Jaringan Jadi Kunci Perkuat Penerimaan Negara

Penyidikan dugaan suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memasuki tahap penentu yang akan menentukan arah akhir perkara. Fase ini dinilai krusial untuk melihat apakah kasus berkembang menjadi pengungkapan jaringan atau berhenti pada pelaku terbatas.

Spesialis Kontra Intelijen, Gautama Wiranegara menilai indikasi keterlibatan banyak pihak sudah muncul sejak awal proses. Ia menyoroti pengakuan adanya forwarder lain serta pemanggilan pengusaha rokok sebagai tanda perkara bergerak ke lingkup lebih luas.

Ia berpandangan kondisi tersebut seharusnya direspons dengan perluasan penyidikan secara menyeluruh. Pembatasan penanganan justru berisiko memunculkan dampak yang menyerupai kontraintelijen dalam praktik penegakan hukum.

“Kalau penyidikan tidak menyapu jaringan, maka dampaknya bisa identik dengan efek kontraintelijen, bukan karena ada operasi formal, tetapi karena hasil akhirnya sama,” ujar Gautama, Sabtu (4/4/ 2026).

Menurutnya, situasi tersebut memberi peluang bagi pihak terkait untuk menyesuaikan narasi dan menghilangkan jejak. Hal itu juga dapat memecah alur pembuktian yang sedang disusun penyidik.

“Jaringan punya waktu untuk beradaptasi, aktor lain bisa menghilangkan jejak, dan proses pembuktian menjadi terfragmentasi,” katanya.

Dalam sudut pandang intelijen, ia menjelaskan bahwa kontraintelijen tidak selalu berbentuk operasi aktif. Perlambatan, pengalihan fokus, hingga hilangnya momentum dapat menghasilkan efek serupa terhadap proses hukum.

“Kontraintelijen itu bukan hanya soal menyusup atau menyesatkan, tetapi juga soal membuat penegakan hukum kehilangan kecepatan dan arah,” katanya.

Gautama menilai sejumlah indikator sudah tampak dalam perkembangan perkara ini. Pengakuan mengenai aktor lain belum diikuti langkah hukum yang seimbang terhadap semua pihak.

Ia juga menyoroti aliran dana besar yang belum sepenuhnya terurai asal-usulnya. Temuan safe house bernilai puluhan miliar rupiah mengindikasikan kemungkinan keterlibatan lebih dari satu sumber pembiayaan.

“Kalau sumber agregat belum dibuka utuh, maka penyidikan berisiko berhenti pada permukaan, bukan menyentuh sistem,” ujarnya

Selain itu, nama beberapa perusahaan forwarder telah muncul di ruang publik tanpa tindak lanjut hukum yang sepadan. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan penanganan yang berpotensi melemahkan pembuktian.

Pemanggilan pengusaha rokok turut menjadi sorotan dalam dinamika penyidikan. Ketidakhadiran pihak yang dipanggil belum direspons dengan langkah tegas yang mencerminkan eskalasi.

“Ketika pihak yang dipanggil bisa mangkir tanpa respons cepat, maka momentum penegakan hukum mulai terkikis,” ujarnya.

Dalam istilah operasional, kondisi tersebut berisiko mengubah target menjadi lebih tertutup dan sulit dijangkau. Gautama menyebut situasi ini sebagai hardened target yang membutuhkan upaya pembuktian lebih kompleks.

“Target yang awalnya terbuka bisa berubah menjadi lebih siap, lebih tertutup, dan jauh lebih mahal untuk dibuktikan,” katanya.

Ia menegaskan tidak ada hambatan normatif bagi KPK untuk memperluas penyidikan terhadap seluruh pihak terkait. Berbagai aturan memberikan ruang untuk menelusuri aliran dana serta keterlibatan korporasi dalam satu jaringan.

Menurutnya, perluasan penanganan penting karena perkara telah menyentuh sektor cukai yang menjadi penyumbang utama penerimaan negara. Kebocoran pada sektor ini berdampak langsung terhadap kualitas pendapatan nasional.

“Kalau sektor cukai tidak ditarik penuh ke dalam perkara, maka sebagian sumber kebocoran justru tetap hidup,” katanya

Gautama menilai penerimaan kepabeanan dan cukai masih menghadapi tekanan pada awal 2026. Dalam kondisi tersebut, pembongkaran jaringan korupsi menjadi bagian penting untuk memperbaiki integritas sistem.

Ia mengingatkan bahwa penyidikan yang tidak komprehensif berpotensi membiarkan kebocoran tetap berlangsung. Situasi ini dapat membuat pemulihan penerimaan negara tidak mencerminkan perbaikan yang sesungguhnya.

“Pemulihan bisa terlihat di permukaan, tetapi tanpa pembersihan jaringan, fondasinya tetap rapuh,” ujarnya.

Dalam pendekatan operasional, ia mendorong strategi berbasis pemetaan jaringan secara menyeluruh. Langkah ini mencakup identifikasi kemampuan, niat, serta peluang dari setiap pihak yang terlibat.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi berbagai sumber data untuk memperkuat analisis. Kecepatan penyidikan dinilai krusial guna mencegah pihak terkait melakukan penyesuaian.

“Semakin lama ditunda, semakin besar peluang bagi pihak terkait untuk menyusun langkah balasan,” katanya.

Baca Juga: Pasca OTT Bea Cukai, Pengamat: Momentum Pembongkaran Jaringan Jangan Terlewatkan

Selain itu, sinyal tegas kepada seluruh pihak yang masuk dalam radar penegak hukum perlu disampaikan secara konsisten. Langkah ini bertujuan memecah rasa aman dan mencegah jaringan berkembang.

Gautama menilai kegagalan membongkar jaringan akan berdampak langsung pada kekuatan perkara. Ia menegaskan kondisi tersebut berpotensi menghambat upaya negara menjaga penerimaan DJBC tetap bersih dan optimal.

“Kalau hanya satu dua aktor disentuh, maka yang terjadi bukan pembersihan sistem, melainkan penundaan masalah,” pungkasnya