SMK Harus Relevan dengan Industri, Kemendikdasmen Tambah Masa Studi dan Buka Peluang Kerja Global

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya relevansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia kerja atau industri.

Ia pun mendorong penguatan karakter guna menghadirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, relevan, dan berdaya saing. Ini disampaikan Mendikdasmen dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan SMK Swasta oleh Yayasan untuk Menjadi Sekolah Unggul yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, di Kabupaten Tangerang, Senin (6/4). 

“Penguatan karakter harus menjadi bagian integral dalam pendidikan SMK. Kita juga harus menjawab kritik terhadap kesiapan lulusan dengan kerja nyata, melalui peningkatan kualitas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Mu'ti, dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Selasa (7/4).

Sebagai langkah strategis, Kemendikdasmen mendorong implementasi kebijakan SMK dengan masa studi empat tahun. Penambahan masa studi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan lulusan sekaligus memberikan keterampilan spesifik sesuai kebutuhan dunia kerja, termasuk peluang kerja di luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang yang lebih luas bagi lulusan SMK untuk bekerja di mancanegara melalui penguatan kerja sama lintas kementerian, dengan pembekalan keterampilan teknis, bahasa, dan pemahaman budaya kerja.

Mendikdasmen juga menekankan pentingnya penguatan kewirausahaan berbasis keunggulan lokal melalui pengembangan program keahlian yang selaras dengan potensi daerah, sehingga lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan pekerjaan.

“Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, kita tidak mungkin mencapai swasembada pangan jika sektor pertanian dan kelautan tidak kita kelola dengan baik. Karena itu, pendidikan SMK harus kita arahkan berbasis potensi lokal. SMK yang berada di wilayah pesisir harus dekat dengan laut, memahami ekosistemnya, dan mampu mengolahnya menjadi kekuatan ekonomi. Demikian pula di daerah pertanian, kita harus melahirkan lulusan yang mampu mengelola sumber daya alam menjadi nilai tambah. Inilah peran strategis SMK dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu membangun kemandirian bangsa,” tegas Abdul Mu'ti.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, penguatan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta kemampuan adaptasi menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pendidikan SMK. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi penting untuk mendukung kemampuan lulusan dalam mengemas, memasarkan, dan mempromosikan produk berbasis potensi lokal, baik di sektor pertanian maupun kelautan, sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, menyampaikan bahwa SMK swasta memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan nasional.

Dari sekitar 45 ribu SMK di Indonesia, sekitar 73 persen merupakan SMK swasta. Dengan jumlah peserta didik SMK sekitar 5 juta, kurang lebih 3,5 juta siswa berada di sekolah swasta.

“Artinya, kualitas pengelolaan SMK swasta sangat menentukan masa depan pendidikan vokasi di Indonesia. Karena itu, penguatan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi kunci,” ujar Tatang.

Tatang menambahkan bahwa tantangan utama yang dihadapi SMK swasta adalah kesenjangan kapasitas antar sekolah, serta kebutuhan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam kegiatan ini, sekitar 200 pimpinan yayasan SMK swasta dari seluruh Indonesia hadir sebagai pengambil keputusan strategis, mewakili berbagai latar belakang, mulai dari yayasan kedinasan, organisasi profesi, lembaga keagamaan, hingga yayasan berbasis industri.

Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk berbagi praktik baik, memperkuat regulasi, serta membahas dukungan pendanaan dan sarana prasarana, termasuk program digitalisasi pendidikan.

Baca Juga: Meski Sarana Terbatas, Pelaksanaan TKA Tetap Lancar

Baca Juga: Anggaran Pertahanan Pertahanan Melonjak Drastis di Era Trump, Program Perumahan dan Pendidikan Dipangkas

“Melalui kegiatan ini, kami mendorong lahirnya kesepakatan bersama antar yayasan, penyusunan panduan teknis, serta rencana transformasi tiga tahun yang konkret sebagai langkah penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas SMK swasta,” tambah Dirjen.

Kemendikdasmen berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pendidikan SMK yang berkualitas, relevan, dan mampu mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.