Trump Tak Ungkap Biaya Konflik Iran-Amerika Serikat, Namun Ingin Anggaran Militer US$1,5 Triliun

Amerika Serikat belum mengungkapkan besar anggaran yang telah dihabiskan dalam operasi militernya di Iran. Namun pemerintah malah ingin adanya penambahan anggaran militer tahunan menjadi US$1,5 triliun.

Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought mengaku belum dapat memperkirakan biaya perang dari Washington dan Teheran. Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut masih dihitung oleh pemerintahan dari Donald Trump.

Baca Juga: Diskusi Sedang Berlangsung, Ini Kata Gedung Putih Soal Negosiasi Iran-Amerika Serikat

"Kami belum siap untuk mengajukan permintaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kami masih mengerjakannya. Kami sedang berupaya mencari tahu apa yang dibutuhkan," kata Vought.

Vought sendiri tengah berjuang untuk melancarkan usulan anggaran militer tahunan sebesar US$1,5 triliun. Proposal tersebut mencakup pemangkasan 10% anggaran non-pertahanan dan kenaikan belanja militer sekitar US$500 miliar.

Anggota parlemen dari dua partai mempertanyakan besarnya anggaran tersebut, mengingat belum adanya track record dari Departemen Pertahanan Amerika Serika. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat, Pramila Jayapal mengkritik keras kebijakan tersebut. Ia mengungki bagaimana lembaga tersebut diketahu belum pernah lulus audit keuangan secara penuh.

“Departemen Pertahanan adalah satu-satunya lembaga federal yang belum pernah lulus audit,” ujarnya.

Sementara Politisi Republik, Glenn Grothman juga menuntut audit dari Pentagon. Ia meninginkan hal tersebut dilakukan sebelum persetujuan anggaran. Ia menilai ada “arogansi” dalam lembaga tersebut terkait transparansi keuangan.

"Saya rasa pemerintah belum berbuat cukup. Ada begitu banyak kesombongan dalam lembaga itu. Mereka pikir mereka tidak perlu mencatat semuanya dalam audit dan tidak peduli apa yang dipikirkan oleh Kongres," kata Grothman.

Sebelumnya, kongres menolak permintaan dana tambahan sekitar US$200 miliar. Dana tersebut diketahui akan digunakan untuk membiayai perang dari Iran dan Amerika Serikat. Biaya konflik ini masih menjadi perdebatan utama di Capitol Hill.

Perang Teheran dan Washington sendiri belum menemukan titik terang yang pasti. Sebelumnya, Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt menegaskan bahwa pembicaraan tetap berjalan dan dinilai produktif. Menurutnya, terdapat kemungkinan besar terjadinya negosiasi lanjutan dari Iran dan Amerika Serikat.

“Diskusi ini terus berlangsung dan kami merasa baik dengan prospek tercapainya kesepakatan,” ujarnya.

Amerika Serikat juga membuka peluang untuk kembali hadir dalam negosiasi secara tatap muka. Menurut Leavitt, jika pembicaraan tatap muka kembali digelar, besar kemungkinan akan berlangsung di Pakistan.

"Saya juga melihat beberapa laporan tentang potensi diskusi tatap muka," kata Leavitt.

Adapun, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menyatakan bahwa peluang dimulainya kembali negosiasi untuk mengakhiri perang keduanya sangat besar. Ia kemungkinan akan kembali digelar di Pakistan.

"Indikasi yang kami miliki menunjukkan bahwa kemungkinan besar pembicaraan ini akan dimulai kembali," kata Guterres.

Guterres mengungkapkan bahwa ia telah bertemu dengan pejabat tinggi setempat, dan memuji peran negara tersebut dalam mendorong proses perdamaian. Pakistan sebelumnya menjadi tuan rumah pembicaraan dari Iran dan Amerika Serikat. Ia berperan sebagai mediator utama.

Pembicaraan Islamabad yang pertama sendiri telah gagal membuatkan kesepakatan antara Washington dan Teheran. Ia sendiri merupakan pertemuan langsung pertama dalam lebih dari satu dekade dari Iran dan Amerika Serikat. Ia juga merupakan dialog tingkat tertinggi sejak Revolusi Islam Iran 1979.

Namun, perundingan tersebut gagal menghasilkan kesepakatan konkret untuk mengakhiri konflik. Menurut Washington, Iran menolak sejumlah tuntutan utama antara lain menghentikan seluruh pengayaan uranium, membongkar fasilitas nuklir utama dan menyerahkan stok uranium yang telah diperkaya.

Amerika Serikat diketahui juga meminta mereka untuk menghentikan dukungan terhadap kelompok seperti Hamas, Hezbollah dan Houthi. Ia juga menuntut adanya pembukaan penuh akses dari Selat Hormuz.

Iran di sisi lain melaporkan tuntutan yang berlebihan dari Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi penghambat utama tercapainya kesepakatan. Neberapa isu sebenarnya telah mencapai titik temu, namun dua hal utama masih menjadi ganjalan yakni program nuklir hingga kontrol dan akses dari Selat Hormuz.

Baca Juga: Usai Trump, Giliran Wapres Amerika Serikat Tegur Paus Leo: Hati-hati Saat Bicara

Teheran mengatakan bahwa pihaknya meragukan komitmen damai dari Amerika Serikat. Pihaknya telah menawarkan berbagai inisiatif “berpandangan ke depan”, namun hal tersebut malah direspons dengan agenda berbeda yang menghambat kesepakatan dari Washington.