Hadapi Efek Geopolitik dan El Nino, Gubernur Pramono Siapkan Relaksasi Pajak di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan sejumlah instrumen relaksasi pajak daerah guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan ancaman fenomena iklim El Nino yang berpotensi menekan daya beli.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memaparkan bahwa setidaknya ada dua tantangan utama yang saat ini sedang diantisipasi secara serius oleh pemerintah daerah agar perekonomian ibu kota tetap kondusif.

"Di tengah dinamika global yang tidak gampang, ada dua hal yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah geopolitik perang di Timur Tengah yang belum tahu kapan akan selesai. Yang kedua, sebentar lagi kita akan memasuki fase El Nino panjang mulai April hingga September," ujar Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan I Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4).

Untuk meredam dampak dari kedua ancaman tersebut, Pramono menegaskan perlunya penguatan kebijakan fiskal di tingkat daerah. Saat ini, Pemprov DKI sedang melakukan kajian komprehensif untuk menyusun paket pengurangan pajak daerah yang proporsional.

"Jakarta akan mengeluarkan instrumen yang berkaitan dengan perpajakan agar lebih kompetitif dan menarik. Di tengah tekanan geopolitik maupun ekonomi ini, kita akan memberikan relaksasi," ungkapnya.

Rencananya, rincian paket relaksasi pajak ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Pramono berharap, insentif fiskal tersebut mampu menjadi bantalan ekonomi yang efektif untuk mengurangi beban operasional para pelaku usaha sekaligus meringankan pengeluaran masyarakat.

Selain fokus pada instrumen perpajakan, Pemprov DKI juga menyoroti potensi gangguan rantai pasok global terhadap sektor energi domestik. Pramono memastikan jajarannya akan turun tangan mengamankan ketersediaan energi bersubsidi bagi warga Jakarta.

"Pemerintah DKI Jakarta secara khusus juga memantau ketat hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan BBM dan LPG 3 kilogram, karena ini adalah kebutuhan yang sangat dasar bagi masyarakat," tandas Pramono.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang agar tidak terus bergantung pada energi fosil yang rentan terhadap gejolak global, Pemprov DKI juga akan mulai mengoptimalkan program transisi dan penggunaan energi terbarukan di Jakarta.