Airlangga Pastikan Indonesia Siaga Hadapi Krisis Global, Fiskal dan Moneter Diperkuat

Pemerintah memperkuat bauran kebijakan fiskal, moneter, energi, dan perdagangan guna menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya risiko global, terutama ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan potensi gangguan rantai pasok dunia dari jalur strategis seperti Selat Hormuz.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mewaspadai dampak gejolak global terhadap harga energi, perdagangan, dan stabilitas ekonomi domestik.

“Ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, perlu diantisipasi karena berpotensi mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi,” ujar Airlangga dalam keynote speech virtual pada Focus Group Discussion Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bidang International Affairs, Jumat (17/4/2026).

Meski menghadapi tekanan eksternal, pemerintah menyebut ekonomi Indonesia tetap solid. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,11% pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,3% pada 2026. Inflasi disebut tetap terkendali, kepercayaan konsumen berada di zona optimistis, dan surplus neraca perdagangan terus berlanjut.

Ketahanan tersebut ditopang konsumsi domestik yang berkontribusi sekitar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio utang luar negeri yang relatif rendah, serta sektor perbankan yang dinilai tetap sehat dengan likuiditas memadai dan permodalan kuat.

Untuk meredam risiko global, pemerintah menempuh penguatan APBN melalui optimalisasi penerimaan negara, efisiensi belanja, dan refocusing anggaran ke sektor produktif. Dari sisi moneter, koordinasi dengan Bank Indonesia diperkuat guna menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar dan pengembangan transaksi mata uang lokal.

Pemerintah juga mempercepat stimulus fiskal melalui bantuan pangan dan perlindungan sosial guna menjaga daya beli masyarakat. Di sektor energi, ketahanan pasokan diperkuat melalui implementasi biodiesel B50 serta percepatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Di bidang perdagangan luar negeri, pemerintah memperluas diversifikasi pasar melalui sejumlah perjanjian dagang seperti Indonesia-European Union CEPA, Indonesia-Canada CEPA, serta penjajakan kerja sama dengan kawasan Eurasia.

Airlangga juga menyoroti hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia yang dinilai mendukung ketahanan energi dan industri nasional. Kerja sama mencakup pengamanan pasokan minyak mentah dan LPG, pengembangan kontrak jangka panjang, infrastruktur penyimpanan, hingga peluang kerja sama nuklir dan mineral.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Paparkan Kekuatan Fiskal Indonesia di Washington DC

Baca Juga: Beban Subsidi Naik, tapi Fiskal RI Dinilai Masih Cukup untuk Kejar 8 Persen

Baca Juga: Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6%, Sinergi Fiskal, Moneter dan Dunia Usaha jadi Kunci Utama

Selain itu, Indonesia terus memperkuat posisi global melalui partisipasi dalam forum internasional seperti Asia Zero Emission Community guna mendorong transisi energi bersih dan diversifikasi sumber energi kawasan.

Turut hadir dalam forum tersebut sejumlah pejabat dan akademisi, antara lain Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun serta perwakilan perguruan tinggi dan pelaku kebijakan ekonomi.