Pemerintah RI Lobi Iran Terkait Keamanan Kapal Pertamina di Selat Hormuz

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi pemerintah terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak Iran terkait keamanan dua kapal milik PT Pertamina International Shipping. Kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini sedang diupayakan agar dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.

Proses negosiasi ini dilakukan melalui kolaborasi strategis antara Kementerian ESDM dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, pemerintah berupaya memastikan kelancaran distribusi energi nasional di tengah tingginya ketegangan geopolitik di wilayah tersebut.

"Kita terus melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran," ujar Bahlil di Jakarta, Senin (20/4/2026). Di samping itu, ia meminta dukungan doa dari seluruh masyarakat agar kedua kapal tanker tersebut segera diberikan izin melintas.

Pemerintah memilih untuk tidak membeberkan rincian pembicaraan diplomatik tersebut kepada publik secara terbuka. Terlebih lagi, kerahasiaan informasi dinilai sangat krusial dalam menjaga stabilitas hubungan internasional dan keselamatan aset negara.

Kondisi geopolitik yang dinamis menuntut pendekatan diplomasi yang sangat hati-hati dan terukur dari pihak Indonesia. Selain itu, Selat Hormuz tetap menjadi jalur vital bagi pemenuhan kebutuhan stok minyak mentah domestik.

Bahlil menegaskan bahwa perlindungan terhadap infrastruktur energi nasional merupakan prioritas utama pemerintah saat ini. Di samping itu, koordinasi lintas kementerian terus diperkuat guna memitigasi risiko hambatan pasokan energi dari luar negeri.

Hambatan di Selat Hormuz dapat berdampak langsung pada stabilitas cadangan bahan bakar di dalam negeri. Terlebih lagi, ketidakpastian di jalur pelayaran global ini menjadi tantangan serius bagi ketahanan energi nasional pada tahun 2026.

Baca Juga: Viral Kapal Gamsunoro Berisi Kru Asing, Pertamina Buka-bukaan Fakta Sebenarnya

Pihak Pertamina International Shipping juga dilaporkan terus memantau posisi dan kondisi keamanan awak kapal secara real-time. Selain itu, skema pengalihan rute tetap disiapkan sebagai langkah antisipasi jika jalur utama tetap tidak bisa diakses.

Kejaksaan dan kementerian terkait turut memberikan pendampingan hukum dalam proses negosiasi internasional ini. Di samping itu, Indonesia tetap mengedepankan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dalam menyelesaikan sengketa jalur pelayaran.