Belum Pasti Pertamina, Wamen ESDM Timbang BLU untuk Impor Minyak Rusia

Pemerintah tengah mengebut penyusunan payung hukum untuk merealisasikan rencana impor minyak mentah (crude) sebanyak 150 juta barel dari Rusia.

Meski volumenya sudah disepakati, pemerintah ternyata belum memutuskan siapa pihak yang akan mengeksekusi impor tersebut, apakah PT Pertamina (Persero) atau melalui Badan Layanan Umum (BLU).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, pemilihan antara BUMN atau BLU kini menjadi pembahasan serius lintas kementerian dan lembaga. Hal ini berkaitan dengan kemudahan pembiayaan hingga mekanisme pengadaan barang.

"Nah untuk ini komitmen impor minyak dari Rusia ini kan baru negosiasi kemarin kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Yuliot menjelaskan, saat ini pemerintah fokus menyiapkan instrumen regulasinya. Menurutnya, ada konsekuensi teknis dan hukum yang berbeda jika penugasan tersebut diberikan kepada BUMN atau melalui skema BLU.

"Jadi sekarang kita tinggal instrumen bagaimana kita mengimpornya. Apakah langsung Badan Usaha Milik Negara atau ini ada BLU? Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya. Karena kalau ini BUMN itu kan juga ada konsekuensi dan juga kalau BLU itu apa kemudahan ya termasuk pembiayaan itu juga lagi kita bahas," tuturnya.

Salah satu poin yang menjadi pertimbangan adalah mekanisme tender. Jika penugasan diberikan kepada Pertamina sebagai BUMN, maka secara regulasi harus melalui proses tender. Sementara itu, skema yang dibicarakan dengan Rusia saat ini bersifat antar-pemerintah atau Government to Government (G2G).

"Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dulu ya kalau ini kan skemanya adalah G2G. Jadi untuk ini konsekuensi itu yang saya maksudkan," imbuh Yuliot.

Skema Bertahap dan Jalur Pelayaran

Selain soal siapa yang akan mengimpor, Yuliot menekankan bahwa 150 juta barel minyak tersebut tidak akan didatangkan sekaligus dalam satu waktu. Hal ini menyesuaikan dengan kemampuan fasilitas penyimpanan (storage) minyak di dalam negeri.

"Enggak skemanya itu kan tidak bisa sekaligus. Itu kalau sekaligus itu kan kita memerlukan oil storage di dalam negeri. Itu kan akan dilakukan impor secara bertahap," tegasnya.

Pemerintah juga tengah memetakan jalur pelayaran mana yang paling efisien untuk mengangkut minyak mentah tersebut. Mengenai harga, Yuliot menyebut Indonesia tetap mengikuti mekanisme harga pasar internasional.

"Enggak ini kan ya kita ikut harga pasar itu kalau ada diskon itu ya kita kan ya juga nggak tahu kan," katanya.

Diversifikasi Sumber Energi

Langkah mengincar minyak Rusia ini diambil sebagai bagian dari strategi memenuhi defisit minyak nasional. Yuliot memaparkan, kebutuhan konsumsi Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, namun produksi domestik hanya mampu menyuplai sekitar 600 ribu barel per hari.

"Berarti kita kan impor sekitar 1 juta barel lebih kurang. Jadi ini kan bisa dikalkulasikan 150 juta itu juga kurang kita juga mencari tambahan dari negara-negara lain termasuk yang dari Amerika," jelas Yuliot.

Baca Juga: Wamen ESDM Ungkap Komitmen Impor 150 Juta Barel Minyak dari Rusia

Baca Juga: Bahlil: Kontrak Migas dengan Rusia Lebih dari Setahun

Terkait pasokan dari Amerika Serikat, Yuliot menyebut tim dari Pertamina saat ini sudah berada di sana untuk mendetailkan komitmen pengadaan guna memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi.

"Tadi pagi saya juga rapat dengan Kemlu dan juga dengan beberapa dubes itu juga kita atas komitmen itu tim dari Pertamina kan juga lagi ada di Amerika sekarang. Jadi perusahaan-perusahaan mana yang bisa mensuplai kita dalam waktu cepat...agar kebutuhan crude kita dan juga untuk kebutuhan LPG dalam negeri itu bisa terpenuhi," pungkasnya.