Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Perkuat Industri Manufaktur di Tengah Tekanan Global

Industri pengolahan, khususnya sektor manufaktur, menjadi salah satu pilar utama yang diandalkan pemerintah untuk menopang stabilitas ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong investasi dan ekspor di tengah tekanan global yang kian kompleks. 

Kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadikan sektor ini krusial dalam menciptakan nilai tambah.

Pada 2025, industri pengolahan bahkan mencatat pertumbuhan sebesar 5,30%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11%. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi penguatan struktur ekonomi Indonesia ke depan.

Namun, tantangan tidak bisa diabaikan. Dinamika global seperti eskalasi konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok terus membayangi kinerja industri. Keterbatasan bahan baku, lonjakan harga input produksi, hingga hambatan logistik berpotensi menekan aktivitas produksi dan distribusi.

“Dinamika global ini yang namanya ketidakpastian itu luar biasa, apalagi dengan berbagai konflik yang terjadi. Kita harus antisipasi karena dampaknya bisa berlangsung beberapa bulan ke depan dan memengaruhi berbagai sektor ekonomi,” ungkap Susiwijono dalam acara Business Indonesia Forum: Indonesia Emas 2045, Manufaktur Harus Jadi Panglima, dikutip Sabtu (2/5).

Sebagai respons, pemerintah mengakselerasi langkah strategis yang terintegrasi untuk menjaga daya tahan ekonomi. Salah satunya melalui kebijakan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang ditetapkan oleh Prabowo Subianto. Regulasi ini membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah guna mempercepat implementasi kebijakan prioritas dan mengurai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

“Intinya ini percepatan program untuk dorong ekonomi, tapi sangat efektif, karena selain bicara di level policy, kita juga pegang kepentingan ekonomi. Dengan koordinasi yang intensif, diharapkan ini bisa menjadi solusi saat para investor dan pelaku industri menghadapi berbagai kerumitan, sehingga ada kepastian dan harapan untuk penyelesaiannya,” jelas Susiwijono.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan industri, termasuk kemudahan akses bahan baku serta penyesuaian kebijakan impor guna memastikan proses produksi tetap berjalan.

Pemantauan terhadap sektor-sektor yang paling terdampak juga terus dilakukan agar respons kebijakan bisa cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga: Kemenperin Bantah Narasi Deindustrialisasi, Klaim Kontribusi Manufaktur Terus Meningkat

Baca Juga: Investasi Hilirisasi TW I Tembus Rp 147,5 T, IMA Dorong Akselerasi di Sektor Manufaktur

Tak kalah penting, stabilitas makroekonomi tetap dijaga melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Fokus utama diarahkan pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta perlindungan daya beli masyarakat, sehingga iklim usaha tetap kondusif dan menarik bagi investor.

“Dinamika global saat ini betul-betul berpengaruh terhadap industri manufaktur dari segala sisi, baik dari sisi bahan baku maupun produksi. Gangguan rantai pasok ini harus kita antisipasi bersama, karena dampaknya bisa meluas ke inflasi, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat,” pungkas Susiwijono.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis sektor manufaktur mampu tetap tangguh dan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.