CNG Siap Jadi Alternatif LPG, Bahlil: Bisa Hemat 130 Triliun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji penggunaan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG, termasuk untuk tabung rumah tangga 3 kilogram.

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini masih tinggi.

“Jadi teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75-80% kan kita masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat. Hari ini di Candra Asri maupun di Lotte itu membutuhkan 2 hingga 3 juta ton per tahun untuk bahan laku. Nah, terkait dengan konsumsi rumah tangga itu kurang lebih sekitar 7 hingga 8 juta ton,” ujar Bahlil.

Ia mengatakan kondisi geopolitik global menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mencari sumber energi alternatif yang lebih stabil dan berasal dari dalam negeri.

“Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain,” katanya.

Bahlil menjelaskan CNG sebenarnya telah digunakan di sejumlah sektor seperti hotel, restoran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, implementasi untuk tabung kecil rumah tangga masih dalam tahap pengujian teknologi.

“CNG adalah salah satu alternatifnya. Nah CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, sudah ada. Tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10-10 kg ke atas. Nah untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insyaallah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan form, kita akan melakukan konversi,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenkeu Catat Subsidi dan Kompensasi BBM-LPG Tembus Rp118,7 Triliun, Naik 266%

Menurut Bahlil, Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup besar untuk mendukung program tersebut, termasuk temuan gas baru di Kalimantan Timur.

“Sebab apa? CNG ini bahan bakunya ada semua di kita. C1, C2, gas. Apalagi kita kan baru menemukan gas sekitar 3.000 mm di Kalimantan Timur. Nah ini sebagian besar kita bisa alokasikan untuk kebutuhan dalam negeri untuk mencover CNG,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengatakan skema pembiayaan terkait dengan perubahan LPG menjadi CNG akan berbasis business to business (B2B), sementara pemerintah berfokus pada penyediaan pasokan gas dan ekosistem pendukung.

“Ini kan modelnya B2B aja nantinya. Jadi pemerintah hanya menyiapkan terhadap gas C1, C2. Kemudian instrumen ekosistem bisnisnya, dia itu tidak kurang atau hampir sama dengan ekosistem daripada bisnis LPG,” ucapnya.

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan, saat ini pemerintah masih dalam tahap mengkaji terkait subsidi terhadap CNG mengingat harganya yang berrpotensi jauh lebih murah dibanding LPG karena seluruh rantai industrinya berasal dari dalam negeri.

“CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lah lebih murah. Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan import. Cost transportasinya aja sudah bisa meng-cover,” ujarnya.

Ia menambahkan penggunaan CNG secara luas berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk penghematan devisa negara.

“Dengan kita memakai CNG, insyaallah kalau teknologinya sudah ada, itu mampu kita melakukan efisiensi devisa kita kurang lebih sekitar Rp130 triliun sampai Rp137 triliun. Dan kalau itu lebih murah, itu akan mengurangi subsidi kita. Atau kalau kita mau membantu rakyat lagi, kita akan mengurangi beban rakyat dalam kontes pembelian,” kata Bahlil.

Ketua umum Partai Golkar itu juga  menegaskan skema subsidi untuk CNG ukuran rumah tangga masih terus dibahas pemerintah.

“Semuanya lagi dikaji. Opsinya subsidi masih harus lah. Tinggal volumenya seperti apa yang kita perlu baca. Kita kok belum buat kok, kalian sudah membuat vonis itu lho. Aku bingung,” tutur Bahlil.