Pernah di Era Jokowi, Bahlil Kembali Usulkan Dana Kompor Listrik Rp815,56 Miliar untuk Kurangi Impor LPG

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik sebagai upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor elpiji (LPG).

Usulan tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dikutip dari ANTARA.

Menurut dia, program kompor listrik dirancang untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini masih cukup besar.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Bahlil meminta Komisi XII DPR RI melakukan pendataan daerah-daerah yang membutuhkan kompor listrik.

"Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi," kata Bahlil.

Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program konversi motor listrik.

Anggaran kedua program baru tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM.

Bahlil menjelaskan alokasi anggaran yang diajukan masih dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam RAPBN 2027.

Wacana peralihan dari kompor LPG ke kompor listrik sejatinya bukan hal baru. Program serupa sempat bergulir pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik dengan alasan menjaga kenyamanan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Belakangan, isu transisi energi kembali mengemuka seiring lonjakan harga energi akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah mempercepat transisi dari kompor gas ke kompor listrik.

Menurut Eddy, biaya peralihan ke kompor listrik dinilai lebih rendah dibandingkan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi impor LPG.

Baca Juga: Bahlil Usul Program Kompor Listrik Sasar Rumah Tangga 900 kVA

Ia menilai langkah tersebut penting karena harga LPG sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak dunia.

"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," ujar Eddy.

Ke depan, ia menyatakan dukungannya terhadap percepatan elektrifikasi di berbagai sektor, mulai dari transportasi, industri, hingga penggunaan kompor listrik untuk kebutuhan memasak rumah tangga.