Data Bocor dan Scam Meningkat, Ini Peringatan Pemerintah

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah, mengungkapkan tingkat kesadaran akan pentingnya digital trust di Indonesia masih sangat minim. Berdasarkan riset, pasar digital trust di Tanah Air baru terbuka sekitar 9% dari total potensi 100%.

“Market-nya digital trust ini baru 9% yang terbuka dari potensial 100%,” ujar Edwin di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Rendahnya angka tersebut disinyalir karena banyak pihak, baik individu maupun industri, belum menyadari pentingnya investasi pada keamanan digital sebelum mengalami kerugian secara langsung.

Edwin mengibaratkan perilaku masyarakat terhadap keamanan data seperti mengabaikan kesehatan fisik.

“Digital trust ini kan sama seperti kita tahu bahayanya makan makanan manis terlalu banyak, tapi kita masih malas exercise dan tetap minum soft drink. Kenapa? Karena kita belum sakit. Di digital trust, sometimes we don’t feel that it’s important as an investment ketika kita belum merasakan kehilangan,” katanya.

Menurutnya, kesadaran seharusnya muncul dari pembelajaran atas pengalaman pihak lain tanpa harus menunggu diri sendiri atau keluarga menjadi korban.

Rendahnya tingkat digital trust ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka kriminalitas siber. Edwin memaparkan sekitar 65% masyarakat Indonesia menerima upaya penipuan atau digital scam setidaknya satu kali dalam sepekan.

“Pokoknya anything that relates to data transfer dan penipuan, itu disebut digital scam. Baik melalui telepon seluler, email, maupun transfer uang melalui infrastruktur digital,” tegasnya.

Ia menyoroti bahwa praktik penipuan kerap bermula dari pencurian identitas, seperti penggunaan data orang lain untuk mengaktifkan kartu prabayar tanpa izin.

Baca Juga: ADB Gelontorkan US$70 Miliar untuk Infrastruktur Energi & Digital Asia-Pasifik

Baca Juga: Meutya Hafid: Di Era Digital, Kecepatan Tak Boleh Kalahkan Akurasi Jurnalistik

Edwin menekankan, penguatan digital trust memiliki dampak langsung terhadap perekonomian nasional. Ia menilai kebocoran dana akibat penipuan digital yang mengalir ke luar negeri, seperti ke Kamboja dan Myanmar, dapat mengurangi perputaran ekonomi domestik.

Karena itu, upaya kolaboratif lintas pihak untuk menekan kejahatan siber dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Maka dari itu, collaborative effort untuk combating digital scam adalah satu kemestian,” pungkasnya.