Ini Sumber Dana Rp49 Triliun yang Akan Diberikan ke Rakyat Indonesia oleh Prabowo

Presiden Prabowo Subianto mengungkap sumber dana sekitar Rp49 triliun yang akan segera diserahkan kepada pemerintah dalam waktu dekat. Dana tersebut diduga berasal dari rekening-rekening tidak jelas yang terkait tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan uang senilai Rp10,27 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).

Baca Juga: Bulan Depan, Prabowo Akan Berikan Rakyat Indonesia Rp49 Triliun

Dalam sambutannya, Prabowo mengaku senang menghadiri acara penyerahan uang rampasan karena nilainya terus mencapai puluhan triliun rupiah.

“Saya senang kalau diundang terus acara begini, tiap undangan lihat secara fisik Rp10 triliun. Saya juga dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan Rp11 triliun dan saya juga dapat laporan bahwa ada juga ada kurang lebih Rp39 triliun,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan dana Rp39 triliun tersebut saat ini berada dalam penguasaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, uang itu diduga berasal dari rekening-rekening tidak aktif yang berkaitan dengan pelaku korupsi maupun tindak kriminal lain.

“Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening enggak jelas,” ujar Prabowo.

Ia bahkan menyinggung kemungkinan dana tersebut tersimpan atas nama pihak lain yang tidak mengetahui keberadaan aset tersebut.

“Mungkin dia banyak istri muda, atau peliharaan-peliharaan, jadi istri-istrinya ahli warisnya enggak tahu, bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut,” lanjutnya.

Menurut Prabowo, rekening-rekening tersebut sudah lama tidak diurus dan pemerintah telah memberikan pengumuman dalam kurun waktu tertentu agar pihak terkait mengklaim kepemilikan dana tersebut.

“Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan-umumkan, gak ada yang datang,” katanya.

Sebelumnya, Satgas PKH menyerahkan dana Rp10,27 triliun yang berasal dari denda administratif sebesar Rp3,423 triliun serta pajak PBB dan non-PBB senilai Rp6,846 triliun.

Baca Juga: Prabowo Pamer Gaji Hakim Naik 280%, Kalahkan Malaysia dan Singapura

Selain penyerahan dana, Satgas PKH juga disebut akan menyerahkan kembali lahan seluas 2,3 juta hektare yang berhasil dikuasai negara.