Kekayaan Negara Banyak Keluar, Prabowo Soroti Imbasnya Pada Gaji ASN hingga Guru

Nominal kekayaan Indonesia selama 22 tahun terakhir dalam kurun waktu 2004 hingga 2025 dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Sidang Paripurna DPR RI mengenai Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berhasil memperoleh kekayaan senilai 436 miliar dolar AS selama periode 22 tahun tersebut. Namun, angka pengeluaran yang keluar ke luar negeri mencapai lebih dari setengahnya, yakni menyentuh 343 miliar dolar AS.

Kondisi tersebut membuat akumulasi pendapatan bersih negara yang tersisa di dalam negeri hanya sebesar 93 miliar dolar AS. "Keuntungan kita selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar AS, (tapi) yang keluar adalah 343 miliar dolar AS," kata Prabowo, dikutip dari YouTube TV Parlemen.

Presiden menilai tingginya angka pengeluaran tersebut berimbas langsung pada tingkat kesejahteraan para abdi negara. Banyaknya dana yang keluar menjadi faktor utama yang membuat nominal gaji guru hingga aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia tergolong kecil.

"Selama 22 tahun, kekayaan kita yang tinggal (tersisa) di Indonesia adalah 436 miliar (dolar AS) dikurangi 343 miliar (dolar AS)," ungkap Prabowo menjabarkan data tersebut. "Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji penegak aparat hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil," lanjutnya menekankan dampak minimnya sisa anggaran.

Prabowo menambahkan bahwa minimnya sisa kekayaan ini membuat postur anggaran negara selalu berada dalam kondisi tidak cukup kuat. Sektor pendapatan fiskal pun kembali disoroti karena posisi Indonesia saat ini menjadi anggota G20 dengan rasio belanja paling rendah.

Data dari International Monetary Fund (IMF) mencatatkan rasio belanja Indonesia hanya berada di angka 11 persen terhadap PDB. Angka tersebut tertinggal jauh di bawah negara tetangga seperti Kamboja dengan 15 persen dan Filipina yang mencapai 21 persen.

"Indonesia sebagai negara anggota G20, tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20," ujar Prabowo. Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah untuk introspeksi diri mengenai pengelolaan ekonomi agar pendapatan negara bisa setara dengan negara-negara tetangga.

Posisi pendapatan fiskal nasional yang saat ini masih berada di bawah Malaysia juga menjadi perhatian serius bagi Presiden. "Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia, apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia dan Kamboja?" imbuh Prabowo mempertanyakan kendala tersebut.

Guna membenahi struktur fiskal, pemerintah mengumumkan target baru untuk menaikkan pendapatan negara pada kisaran 11,82 sampai 12,40 persen terhadap PDB pada 2027 mendatang. Target ini dipatok lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2026 yang berada di angka 11,71 hingga 12,31 persen secara *year-on-year* (YoY).

"Pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen produk domestik bruto kita," ucap Prabowo menjelaskan langkah strategisnya. Peningkatan pendapatan yang salah satunya bersumber dari pajak rakyat ini akan dialokasikan penuh untuk membiayai berbagai program prioritas dan vital nasional.

Baca Juga: IHSG dan Rupiah Diyakini Akan Membaik Jika Presiden Prabowo Lakukan Ini

Pemerintah memproyeksikan pagu anggaran belanja negara untuk program-program strategis tersebut akan menyerap dana yang cukup besar. Sektor belanja untuk program vital itu ditargetkan mencapai kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari total PDB tanah air.

"Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita belanja negara akan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB kita," pungkas Prabowo.