Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        WFH ASN Berlanjut 2 Bulan, Regulasi Ekspor dan DHE Segera Jalan

        WFH ASN Berlanjut 2 Bulan, Regulasi Ekspor dan DHE Segera Jalan Kredit Foto: BPMI
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat untuk dua bulan ke depan.

        Langkah ini diambil sebagai respons terhadap situasi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang hingga kini belum mereda.

        Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri bidang ekonomi di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

        "Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," kata Airlangga, dikutip Jumat (22/5).

        Selain kebijakan WFH, pemerintah juga tengah mematangkan sejumlah insentif ekonomi baru untuk mendorong pertumbuhan di kuartal II. “Ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan agar ekonomi bisa bergerak,” ujarnya.

        Dalam kesempatan yang sama, jajaran menteri bidang ekonomi juga menyampaikan laporan langsung kepada Presiden mengenai kesiapan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kebijakan DHE tersebut dijadwalkan akan mulai diimplementasikan secara resmi pada tanggal 1 Juni mendatang. 

        "Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok," ujarnya.

        Pihaknya juga tengah menggodok persiapan teknis terkait pelaksanaan ekspor satu pintu untuk berbagai komoditas strategis nasional, seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, hingga ferro alloy, yang nantinya akan dikelola langsung melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

        "Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan," katanya.

        Baca Juga: Petani Sawit Terancam Bangkrut, Ekspor Satu Pintu Jadi Biang Kerok?

        Baca Juga: Indonesia Siap Ekspor Pekerja, SMK Khusus Kerja di Luar Negeri Diresmikan Pemerintah di Jawa Timur

        Pemerintah juga memastikan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha dilakukan agar kebijakan baru dipahami dengan baik. 

        "Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah," lanjutnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: