Gebrakan Baru Sherly Tjoanda, Warga Maluku Utara Kini Bisa Berobat Gratis Hanya Modal KTP

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meluncurkan Program Jaring Pengaman Sosial Tahun 2026 di kawasan Benteng Orange, Kota Ternate, Senin (25/5/2026). Peluncuran tersebut menjadi momentum dimulainya penyaluran bantuan sosial secara serentak di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Sherly mengapresiasi respons cepat jajaran Dinas Sosial dalam menangani berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari penyaluran santunan kematian hingga penanganan warga yang sakit.

Pada kesempatan itu, perhatian utama diarahkan pada sektor kesehatan. Sherly menegaskan bahwa masyarakat kategori desil 1 hingga 5 tidak perlu lagi khawatir untuk mendapatkan layanan kesehatan. Menurutnya, Maluku Utara kini telah berstatus Universal Health Coverage (UHC) Prioritas berkat kolaborasi pendanaan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Kementerian Sosial.

Ia menjelaskan bahwa warga dengan KTP Maluku Utara yang masuk kategori tersebut dapat mengaktifkan kepesertaan BPJS saat menghadapi kondisi darurat medis. Biaya pengobatan, baik di rumah sakit daerah maupun ketika harus dirujuk ke luar provinsi, akan ditanggung oleh negara.

Sherly menegaskan bahwa capaian UHC Prioritas memungkinkan seluruh biaya pengobatan masyarakat miskin ditanggung bersama oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Kementerian Sosial.

"Kita sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas di Maluku Utara. Artinya, semua pemegang KTP Maluku Utara dari kategori desil 1 sampai 5, seluruh biaya pengobatannya dijamin bersama," ujar Sherly dalam sambutannya di Benteng Orange.

Di hadapan masyarakat, Sherly juga menekankan bahwa peluncuran program tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Dilirik Singapura, Sherly Tjoanda Diharap Kirim 'Anak Buah' ke Negeri Singa

Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak cukup hanya melakukan pendataan atau menyusun laporan, tetapi harus hadir untuk meringankan beban hidup masyarakat, memulihkan harapan, serta menunjukkan bahwa warga tidak menghadapi kesulitan seorang diri.

Program jaring pengaman sosial yang diluncurkan itu mencakup berbagai bentuk bantuan, mulai dari pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui penyediaan kaki palsu dan kursi roda, penanganan gizi bagi anak stunting, hingga bantuan produktif berupa mesin tempel untuk mendukung pemulihan ekonomi nelayan lokal.