IESR Bongkar Tantangan PLTS 100 GW Era Prabowo

Peta jalan (blueprint) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional skala masif sebesar 100 Gigawatt (GW) menuntut reformasi total pada tata kelola regulasi dan kesiapan teknologi terapan di tingkat tapak. Pemerintah diingatkan untuk memprioritaskan fase persiapan (preparation stage) pada dua tahun pertama guna menghindari risiko mangkraknya proyek di lapangan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan eksekusi kapasitas 100 GW membutuhkan transformasi radikal pada cara kerja birokrasi dan ekosistem pendukung investasi. Tanpa pembenahan regulasi secara menyeluruh, target penyelesaian dalam kurun waktu 5 tahun dinilai tidak realistis.

"Tentunya kalau kita mau membangun 100 gigawatt itu nggak bisa kayak kita membangun candi Prambanan semalam jadi pakai bantuan jin gitu ya," ujar Fabby dalam media briefing di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Fabby mengilustrasikan skala mega-proyek ini layaknya kesiapan logistik militer sebuah negara sebelum memasuki medan pertempuran. Seluruh variabel teknis dari hulu hingga hilir wajib dikuasai secara presisi untuk menjamin keberhasilan eksekusi.

"Kalau kita mau perang dan menang kita harus ngelatih tentara, siapkan amunisi kan gitu ya, tahu medan perang. Masa kita mau berangkat perang kita nggak tahu kita mau perang itu daratannya datar kah atau berawa?" cetus Fabby.

IESR mencatat, jika implementasi proyek tetap bersandar pada model bisnis konvensional (business as usual), laju adopsi PLTS nasional akan mandek pada level rendah. Realitas kapasitas serapan pasar saat ini tercatat hanya berkisar pada kuota rendah.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Perpres Baru untuk Percepat Pembangunan PLTS 100 GW

"Nah jadi kunci keberhasilannya untuk bisa deliver dalam waktu 5 tahun itu adalah di fase perencanaan, persiapan. Nah di sinilah yang kami bilang bahwa di 2 tahun pertama itu fase persiapan itu," kata Fabby.

Soroti Hambatan RUPTL 

Mengenai keselarasan target 100 GW dengan regulasi kelistrikan saat ini, Fabby menggarisbawahi bahwa program ini sebenarnya harus dipikirkan bagaimana agar dapat terintegrasi dengan Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Sebagaimana diketahui, dalam RUPTL 2025-2034 jumlah kapasitas penambahan pembangkit PLTS hanya sebesar 17 GW jauh dari total rencana Presiden sebesar 100 GW.

"Jadi RUPTL harus diubah, lalu dedieselisasi harus disegerakan, tak hanya itu kita juga bisa menggerakkan IUPTLS milik swasta untuk ikut dalam pengembangan PLTS 100 GW yang dicanangkan Presiden," tegasnya.

Ia juga mengkritik lambannya eksekusi EBT di PT PLN (Persero), terlihat dari program-program akselerasi serupa yang dulu sempat di jalankan.

"Persoalannya PLN itu implementasinya yang lambat," papar Fabby lugas.

Fabby merinci dua faktor mendasar yang menjadi jangkar penghambat operasional di internal PLN, yaitu masalah skema pengadaan dan keterbatasan finansial korporasi.

"Salah satu sebab ada dua faktor mendasarnya kenapa lambat. Yang pertama procurement mechanism-nya itu kurang tidak tidak cocok untuk implementasi skala besar jadi procurement mechanism harus diperbaiki. Yang kedua ya PLN itu dananya cekak buat investasi karena tarifnya nggak cost recovery gitu kira-kira kan mengandalkan subsidi kan," tegas Fabby.

Sebagai jalan keluar, IESR merekomendasikan pengadaan pelelangan diubah total dengan meniru kesuksesan India yang menerapkan skema Competitive Reverse Auction (lelang terbalik kompetitif) dalam skala besar (bundling). Mekanisme ini terbukti efektif memotong tarif secara drastis.

Baca Juga: Dipanggil Prabowo, Bahlil Bawa Kabar Terbaru Soal CNG 3 Kg dan PLTS 100 GW

"Dan itu juga membuat harga listrik PLTS plus bess lebih murah ya, di India itu sekarang mereka punya skema namanya round-the-clock ya itu percaya atau tidak total tarifnya 3,6 sampai 3,8 sen per kWh sudah dengan baterai," urai Fabby.

Komando Satgas Lintas Menko

Rekomendasi institusional berikutnya yang diusulkan IESR untuk memotong tumpang tindih birokrasi struktural kementerian adalah pembentukan unit Satuan Tugas (Task Force) khusus 100 GW yang dipimpin langsung di bawah level Menteri Koordinator.

"Di situlah kita mengusulkan sebenarnya ada task force, ada task force 100 gigawatt kita usulkan. Tapi yang me-lead kita mengusulkan adalah Menko Perekonomian dan Menko Pangan," ungkap Fabby membeberkerkan peta jalan organisasinya.

Ia merinci secara rigid pembagian struktur komando dua klaster Menko tersebut agar penugasan kementerian teknis di bawahnya dapat berjalan taktis, terfokus, dan menyasar langsung target Presiden ke wilayah perdesaan tertinggal.

"Yang pertama Menko Perekonomian itu membawahi Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan yang semuanya punya kaitan dengan ini. Ya, sementara Kemenko Pangan itu dia membawahi siapa? Ada PDT, ada Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi. Nah ini (PLTS) kan awalnya untuk koperasi kementerian desa karena infrastruktur desa tertinggal yang mau dikejar oleh Presiden," urai Fabby.

Kompleksitas Teknis Off-Grid

Pada kesempatan yang sama, Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Eko Adhi Setiawan, memaparkan lapisan analisis teknis mengenai besarnya skala fisik infrastruktur yang harus digelar di lapangan. 

Eko menggarisbawahi bahwa karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat skema proyek ini sepenuhnya berbeda dengan Vietnam.

"Vietnam boleh dijadikan benchmark untuk di negara ASEAN dia yang tertinggi saat ini (dari sisi PLTS Terpasang) tetapi perlu diingat sistem yang dibangun di Vietnam itu adalah on-grid berhubungan dengan jaringan listriknya mereka jadi nggak ada kayak kita terpencar-pencar ya," jelas Eko.

Berdasarkan kalkulasi teknis FTUI, pemenuhan target kapasitas 100 GW setara dengan pengadaan dan pemasangan sebanyak 167 juta keping panel surya (asumsi ukuran 600 Watt peak per panel). 

Total kebutuhan luas ruang lahan terbuka untuk penempatan panel tersebut mencapai 70.000 unit lapangan sepak bola. Sementara itu, untuk kebutuhan penyimpanan daya sebesar 320 Gigawatt hour (GWh), diperlukan integrasi sekitar 60.000 hingga 64.000 unit kontainer baterai (Battery Energy Storage System/BESS) dengan asumsi kapasitas standar 5 MWh per kontainer. 

Luas tapak tanah yang dibutuhkan khusus untuk penempatan unit kontainer baterai ini saja mencapai 133 lapangan sepak bola, di luar kebutuhan lahan penunjang seperti kantor operasional dan gudang logistik.

Eko menambahkan, jika target total proyek tersebut dibagi rata ke dalam estimasi 80.000 desa di seluruh Indonesia dengan durasi penyelesaian 4 tahun, kecepatan ritme pembangunan fisik di lapangan dituntut mencapai angka ekstrem per hari kerja karena waktu yang terus berjalan. 

Baca Juga: Pemerintah Siap Bangun 17 GW PLTS di Jawa, Luasnya 24 Hektare

"Lalu dari 80.000 desa itu pak, kalau mau dibangun 55 desa harus jadi per hari dalam waktu 4 tahun. Jadi kalau kita udah tidak membangun dari dari tanggal 1 Desember 1 Januari sampai sekarang udah 180 hari kalikan dengan 55 desa itu udah ada sekian ratus ribu desa udah jatuh tempo. Artinya apa lagi 75 sampai 80 desa per hari kerja Anda. Besok 75 desa besok 75 desa," ungkap Eko.

Dari aspek material penyimpanan daya untuk skala besar, Eko merekomendasikan penggunaan baterai jenis stasioner berbasis LFP (Lithium Ferro Phosphate) karena dinilai jauh lebih aman dan tahan terhadap risiko temperatur tinggi di iklim tropis Indonesia dibandingkan jenis nikal baterai mobil listrik.

"Yang di BESS itu pakainya sejenis LFP, Lithium Ferro Phosphate. Lebih berat, lebih murah, tapi tahan panas. Dan itu yang cocok di Indonesia," pungkas Eko.