MBG Tak Cuma Soal Gizi, Pakar Nilai Mampu Kurangi Beban Ekonomi Keluarga

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai efektif membantu memutus rantai stunting sekaligus mengurangi kerentanan ekonomi keluarga prasejahtera melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Para pakar menilai program ini tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga instrumen penguatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Ahli Gizi IPB, Lesda Lybaws, mengatakan stunting merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi faktor gizi, ekonomi keluarga, hingga sanitasi.

“Masalah stunting di Indonesia layaknya fenomena gunung es yang memiliki akar multidimensional mulai dari asupan makan, ekonomi keluarga, hingga buruknya sanitasi yang memicu infeksi berulang pada anak,” ujarnya.

Menurutnya, MBG mampu memutus rantai persoalan tersebut secara lebih komprehensif. Program yang awalnya menyasar anak sekolah kini diperluas ke kelompok 3B, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, guna mengoptimalkan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Dari sisi ekonomi, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tri Nuryanti, mengungkapkan masih terdapat 81 kabupaten/kota rentan rawan pangan. Di wilayah tersebut, keluarga prasejahtera harus mengalokasikan sedikitnya 65% pendapatan untuk kebutuhan pangan.

“Ketika ada jembatan keterjangkauan bernama MBG, beban pengeluaran pangan orang tua otomatis berkurang secara drastis. MBG ini sangat efektif untuk menangani kerawanan pangan sekaligus menaikkan taraf ekonomi keluarga, karena sisa pendapatan mereka kini bisa dialihkan untuk kebutuhan pendidikan atau kesehatan lainnya,” kata Tri.

Para pakar juga menilai kualitas implementasi MBG terus diperkuat melalui pengawasan ketat terhadap keamanan pangan. Lesda mengapresiasi langkah pemerintah yang memperjelas SOP distribusi makanan dan memperkuat pengawasan kualitas.

“Prinsip dasar kita, makanan yang didistribusikan harus terjamin halal, aman, dan memberikan outcome yang baik. Evaluasi yang terus berjalan saat ini membuat program MBG semakin matang dan sempurna,” ujarnya.

Di Gorontalo, sebanyak 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berada dalam pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN). Koordinator SPPG Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, mengatakan pihaknya tidak segan menghentikan operasional dapur yang melanggar standar.

“Pernah didapati roti yang diberikan ke SPPG sudah agak berjamur. Itu langsung menjadi laporan kami ke pimpinan dan dapurnya saat itu juga kami tutup. Artinya, itu murni pelanggaran SOP,” tegasnya.

Selain menerapkan radius distribusi maksimal lima kilometer untuk menjaga kualitas makanan, program MBG juga mulai terintegrasi dengan ekonomi lokal melalui penyerapan hasil produksi petani, nelayan, dan UMKM. Di Kabupaten Gorontalo, dapur MBG telah menyerap jagung hasil panen petani setempat dan menggandeng Dinas Perikanan untuk memasok ikan tuna fillet sebagai sumber protein penerima manfaat.

Integrasi tersebut membuat MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.