Bagaimana Nasib Hampir 3.000 PPPK Paruh Waktu yang Akan Berakhir Masa Kontrak Kerjanya?

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai keberlanjutan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Langkah ini diambil menjelang berakhirnya masa kontrak kerja massal mereka pada akhir tahun 2026.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sumbawa, Serahlihuddin, menjelaskan bahwa proses pengusulan perpanjangan kontrak akan disesuaikan dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) masing-masing pegawai. Mayoritas PPPK Paruh Waktu di Sumbawa mengantongi TMT mulai Oktober hingga Desember 2025.

"Kalau yang TMT-nya bulan Oktober, paling tidak dua bulan sebelum berakhir sudah kita usulkan perpanjangan, begitu juga dengan bulan November. Tentu kami juga tetap menunggu kebijakan lebih lanjut terhadap PPPK Paruh Waktu ini," katanya.

Pihak BKPSDM meyakini bahwa masa kontrak para pegawai ini akan tetap diperpanjang secara otomatis jika belum ada aturan baru untuk mengalihkan status mereka menjadi PPPK Penuh Waktu.

Namun, jika ada perubahan regulasi dari pusat di tengah jalan, pemerintah daerah dipastikan akan langsung melakukan penyesuaian.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencatat ada sebanyak 2.942 pegawai PPPK Paruh Waktu di wilayahnya. Kendati demikian, daerah belum menerima kejelasan mengenai mekanisme pengalihan ribuan pegawai tersebut menjadi PPPK Penuh Waktu.

"Apakah akan melalui mekanisme tes atau pola lainnya, kami masih menunggu informasi lebih lengkapnya," pungkas Serahlihuddin.