'Ada yang Manfaatkan Situasi,' Golkar Cium 'Sesuatu' di Balik Hak Angket Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mewaspadai munculnya upaya politik pecah belah di tengah polemik pengusulan hak angket terhadap Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Kekhawatiran tersebut muncul setelah berkembang berbagai spekulasi yang mengaitkan Wakil Gubernur Seno Aji dengan proses bergulirnya hak angket di DPRD Kaltim.

Baca Juga: 'Bukan Soal Posisi Politik,' Ini Alasan Gerindra Ngotot Kawal Hak Angket Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri meminta publik tidak mudah percaya terhadap berbagai narasi yang berkembang tanpa dasar yang jelas.

Menurutnya, situasi politik yang sedang memanas sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan konflik di internal pemerintahan daerah.

"Kita jangan termakan isu-isu soal itu. Banyak pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini," kata Sarkowi, dikutip Selasa (3/6).

Ia menegaskan hubungan antara Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji hingga saat ini tetap berjalan baik dan tidak terganggu oleh polemik hak angket yang berkembang di DPRD.

Menurut Sarkowi, keduanya masih menjalankan tugas pemerintahan secara bersama-sama sesuai pembagian kewenangan masing-masing.

"Duet Rudy Mas'ud-Seno Aji tetap kompak, tetap berjalan sesuai tugasnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tetap berbagi tugas dan berkolaborasi," ujarnya.

Sarkowi mengingatkan bahwa kondisi seperti saat ini memang sangat rawan dimanfaatkan untuk membangun narasi politik belah bambu atau upaya memecah hubungan antara gubernur dan wakil gubernur.

Ia menilai publik perlu lebih cermat dalam melihat berbagai isu yang berkembang agar tidak terjebak pada spekulasi politik.

Di tengah polemik tersebut, Golkar tetap memastikan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kaltim yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni mendatang.

Namun, Golkar menegaskan kehadiran dalam rapat bukan berarti otomatis mendukung penggunaan hak angket.

Sebelumnya, Golkar bahkan sempat menawarkan opsi penggunaan hak interpelasi sebagai jalan tengah yang dinilai lebih tepat dan mampu menjaga stabilitas politik di lingkungan DPRD.

Meski demikian, karena usulan hak angket telah memenuhi syarat formal pengajuan, Golkar menyatakan akan menghormati proses yang berjalan sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.

Baca Juga: 'Saya Juga Tak Mau Situasi Ini,' Isu Hak Angket Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Ikut Menyeret Seno Aji

Bagi Golkar, yang terpenting saat ini adalah menjaga soliditas pemerintahan daerah dan mencegah munculnya upaya-upaya yang berpotensi memecah hubungan antara Rudy Mas'ud dan Seno Aji di tengah meningkatnya tensi politik di Kalimantan Timur.