Sebut Manajemen Amburadul, Charles Honoris Kritik Wacana Makan Bergizi Gratis Di Jeddah

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Charles Honoris menyoroti secara tajam wacana perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik keras tersebut diarahkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengusulkan pelaksanaan program bagi anak sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi.

Charles meminta Kepala BGN untuk fokus membenahi manajemen pelaksanaan di dalam negeri daripada membuat wacana ekspansi ke luar negeri. Dirinya menilai bahwa tata kelola serta kontrol kualitas operasional program tersebut saat ini masih memiliki banyak masalah besar.

"Sudahlah, nggak usah ngide yang aneh-aneh. Jangan dulu bicara ekspansi MBG ke luar negeri kalau tata kelola di dalam negeri masih amburadul. Yang perlu dibenahi sekarang itu bukan memperluas wilayah program, tapi membereskan manajemen pelaksanaannya," kata Charles.

Menurut Charles, tingkat pengawasan program MBG di dalam negeri hingga saat ini masih belum berjalan secara maksimal. Anggota parlemen tersebut tidak ingin energi serta fokus pemerintah justru habis terkuras hanya untuk mengurusi wacana-wacana baru.

"Pengawasannya buruk, koordinasinya kacau, kontrol kualitasnya juga masih bermasalah. Ini yang harus dibereskan dulu. Jangan sampai energi habis buat bikin wacana baru, sementara urusan di dalam negeri masih berantakan," ungkap Charles.

Ketua DPP PDIP ini menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan program ini bukan dilihat dari besaran penyerapan anggaran negara. Parameter utama yang paling krusial adalah jaminan kualitas kandungan gizi serta kepastian sistem pelaksanaan yang berjalan dengan benar.

"Ukuran keberhasilan MBG itu bukan berapa besar anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak klaim penerima manfaat. Yang lebih penting adalah kualitas makanan yang diberikan, kualitas gizinya, dan jaminan bahwa program ini dijalankan dengan benar," tambahnya.

Charles mempertanyakan kemampuan jajaran BGN dalam melakukan fungsi kontrol pengawasan jika program dipaksakan berjalan di luar negeri. Jarak geografis yang mencapai ribuan kilometer dari Indonesia dikhawatirkan justru akan mengekspor masalah manajemen ke negara lain.

"Kalau tata kelola di dalam negeri saja masih amburadul, bagaimana mau mengawasi program yang dijalankan ribuan kilometer dari Indonesia? Jangan sampai yang diekspor justru masalahnya. Fokus saja dulu bereskan yang ada. Rapikan sistemnya, perkuat pengawasannya, benahi kontrol kualitasnya," ungkap Charles.

Wacana ini pertama kali mencuat setelah Dadan Hindayana melakukan kunjungan kerja langsung ke Sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi. Di lembaga pendidikan tersebut, terdapat sekitar 1.081 anak pekerja migran Indonesia yang sedang menempuh masa studi.

"Saya diminta datang ke sekolah Indonesia Jeddah di mana di situ ada kurang lebih 1.081 anak-anak pekerja migran yang didik di sekolah Indonesia Jeddah, dan saya kira ini program yang bagus karena bisa membuat anak-anak pekerja migran itu punya harapan masa depan," kata Dadan.

Baca Juga: BGN Jajaki MBG untuk Anak PMI di Jeddah, Dadan: Jika Disetujui Presiden, Ini Percontohan Pertama di Luar Negeri

Dadan mengklaim bahwa para siswa di lokasi secara spontan meminta agar program MBG juga diterapkan di sekolah mereka. Rencana pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Jeddah ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi proyek percontohan luar negeri.

"Jadi kita tadi datang untuk melihat dan nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kita membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di sekolah Indonesia Jeddah. Dan juga mungkin nanti ada juga pekerja-pekerja migran di Malaysia dan di kebun-kebun dan sebagainya, ini bisa menjadi suatu pilot project," pungkas Dadan.