Menu Belalang hingga Contohkan Tinggi Anaknya karena Susu, Ini 7 Kontroversi Dadan Hindayana selama Menjabat Kepala BGN

Dadan Hindayana resmi dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pengumuman pencopotan Dadan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. 

Tugas Dadan kini digantikan oleh Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. 

Hingga kini belum diketahui persis alasan Prabowo memilih mengganti Dadan. Namun, selama bertugas Dadan memang lekat dengan sederet pernyataan kontroversial yang berujung polemik. 

Berikut pernyataan kontroversial Dadang yang berbuntut polemik tersebut. 

1. Polemik pernyataan susu 2 liter per hari

Salah satu kontroversi yang paling banyak diperbincangkan muncul pada Mei 2025 saat Dadan Hindayana menghadiri kegiatan di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Dadan menceritakan pengalaman pribadinya mengonsumsi dua liter susu setiap hari. Ia mengaitkan kebiasaan tersebut dengan tinggi badan kedua anaknya yang mencapai lebih dari 180 sentimeter.

Pernyataan itu kemudian menuai berbagai kritik karena dianggap kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi sebagian masyarakat Indonesia. Banyak pihak menilai konsumsi susu dalam jumlah besar sulit diterapkan oleh keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Menanggapi polemik yang berkembang, Dadan menjelaskan pernyataan tersebut merupakan pengalaman pribadi dan bukan bagian dari kebijakan resmi program MBG.

2. Usulan belalang dan ulat sagu sebagai sumber protein

Kontroversi lain muncul pada Januari 2025 ketika Dadan mengusulkan pemanfaatan serangga dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein dalam program MBG.

Dadan menyebut belalang maupun ulat sagu dapat menjadi pilihan sumber protein di daerah tertentu yang memang telah memiliki budaya mengonsumsi bahan pangan tersebut.

Meski disampaikan dalam konteks pemanfaatan pangan lokal, pernyataan tersebut memicu perdebatan luas di media sosial maupun ruang publik. Sebagian pihak menilai usulan itu dapat menjadi solusi alternatif pemenuhan gizi, sementara pihak lain mempertanyakan kesesuaiannya dengan standar menu nasional MBG.

3. Kasus keracunan makanan 

Pelaksanaan MBG selama masa kepemimpinan Dadan Hindayana juga diwarnai berbagai kasus keracunan makanan yang memicu kekhawatiran masyarakat. 

Data Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 446 kasus keracunan dengan total korban mencapai 37.693 orang hingga awal Mei 2026. Kasus tersebut terjadi di 220 kabupaten dan kota yang tersebar di 36 provinsi.

Puncak kejadian terjadi pada September 2025 ketika 657 pelajar di Jawa Barat mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. 

Insiden serupa kemudian dilaporkan muncul di sejumlah daerah lain, termasuk Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan dalam periode yang relatif berdekatan.

Rentetan kasus tersebut memunculkan kritik terhadap efektivitas pengawasan kualitas makanan serta penerapan standar keamanan pangan dalam program MBG. 

Polemik semakin berkembang ketika Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan BPOM tidak terlibat langsung dalam pengawasan standar dapur dan makanan MBG, melainkan hanya menangani kasus ketika terjadi keracunan.

Pernyataan itu berbeda dengan penjelasan Dadan sebelumnya yang menyebut BGN telah bekerja sama dengan BPOM dalam pengawasan program.

4. Pengadaan motor listrik

Selain persoalan kualitas makanan, BGN juga menjadi sorotan karena sejumlah pengadaan barang dan jasa yang dinilai terlalu besar. Salah satu yang paling banyak dikritik adalah rencana pembelian lebih dari 20.000 unit motor listrik operasional MBG dengan harga sekitar Rp 42 juta hingga Rp 56,8 juta per unit.

Nilai pengadaan tersebut diperkirakan mendekati Rp 2 triliun dan memicu perdebatan karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat pada saat itu. 

Sorotan juga muncul terhadap pengadaan berbagai perlengkapan operasional dan pelatihan, seperti handuk mandi, sikat semir sepatu, alat makan, laptop, hingga kaos kaki.

Sempat beredar klaim nilai pengadaan alat makan dan perlengkapan pendukung lainnya mencapai Rp 4 triliun. Namun, Dadan Hindayana membantah angka tersebut.

Menurut Dadan, pengadaan laptop sepanjang 2025 hanya sekitar 5.000 unit, bukan 32.000 unit seperti yang ramai diberitakan. Ia juga menjelaskan pengadaan alat makan hanya dilakukan untuk 315 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibiayai melalui APBN dengan pagu sekitar Rp 215 miliar.

Dari jumlah tersebut, pagu pengadaan alat makan tercatat sebesar Rp 89,32 miliar dengan realisasi sekitar Rp 68,94 miliar. Sementara itu, pengadaan alat dapur memiliki pagu Rp 252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp 245,81 miliar.

Dadan menegaskan pengadaan tersebut tidak dilakukan langsung oleh BGN. Menurutnya, berbagai perlengkapan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan pendidikan sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) melalui mekanisme swakelola tipe 2 menggunakan anggaran BGN.

5. Program MBG saat Ramadan

Kontroversi berikutnya muncul ketika MBG tetap dijalankan selama Ramadan 2025. Untuk menyesuaikan kebutuhan siswa yang berpuasa, BGN mengubah mekanisme distribusi makanan agar dapat dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa. Menu yang disiapkan, antara lain susu, telur rebus, kurma, buah, serta sejumlah makanan yang dapat bertahan lebih lama.

Namun, sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan menu yang dianggap terlalu sederhana, seperti roti, sereal instan, dua butir kurma, dan telur rebus. Kritik bermunculan karena menu tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan gizi siswa secara optimal selama bulan Ramadan.

6. Buruknya anggaran dan ketepatan sasaran MBG

Selain berbagai polemik teknis, program MBG juga mendapat sorotan terkait efektivitas penggunaan anggaran negara. Dikutip dari berbagai sumber, program MBG disebut berpotensi menghabiskan anggaran hingga Rp 335 triliun pada 2026 atau setara sekitar Rp 1 triliun per hari.

Besarnya kebutuhan anggaran tersebut dinilai dapat memberikan tekanan terhadap ruang fiskal negara di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Kajian tersebut juga menyoroti distribusi manfaat program yang dianggap belum sepenuhnya tepat sasaran.

Berdasarkan Benefit Incidence Analysis menggunakan data Susenas Maret 2025, sebanyak 62,9% manfaat program justru dinikmati kelompok masyarakat atas. Sementara itu, kelompok masyarakat bawah hanya menerima sekitar 10,2% manfaat.

Bahkan kelompok desil terkaya disebut memperoleh 46,5% manfaat program, sedangkan kelompok termiskin hanya menerima sekitar 1,1%. Dari sisi geografis, distribusi manfaat juga dinilai belum merata karena sekitar 58,9% manfaat program terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Padahal, wilayah seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat stunting serta kerawanan pangan yang lebih tinggi dibanding sejumlah wilayah lainnya.

Baca Juga: Respons Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Soal 'Selisih' Rp49,5 Miliar dari Sertifikasi Halal

7. Rencana ekspansi MBG ke Arab Saudi 

Baru-baru ini, Dadan Hindayana mengungkap rencana perluasan program MBG ke Sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi. Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) di Arab Saudi disebut menjadi kandidat utama proyek percontohan. 

Gagasan perluasan ini bermula dari kunjungan silaturahmi Dadan ke SIJ di sela-sela aktivitas kepulangannya dari Tanah Suci, Minggu (31/5/2026). Ia meninjau langsung kesiapan sekolah yang kini mendidik 1.081 anak dari keluarga pahlawan devisa Indonesia tersebut.

Dadan menjelaskan bahwa biaya penyediaan makanan di Arab Saudi berkisar antara 15 riyal hingga 20 riyal per porsi atau setara sekitar Rp 70.000 hingga Rp 94.000. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding biaya MBG di Indonesia yang berada di kisaran Rp 15.000 per porsi.

Wacana ekspansi tersebut menuai kritik karena pelaksanaan MBG di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas makanan, pengawasan, hingga efektivitas distribusi manfaat. Sejumlah pihak menilai pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi pelaksanaan program di dalam negeri sebelum memperluasnya ke luar negeri.

Namun, hal tersebut batal dilaksanakan karena Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kurang dari seminggu setelahnya.