Harga Beras Jadi Sorotan, Bulog Percepat Bantuan Pangan untuk 33,2 Juta Penerima

Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan beras dan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga harga beras tetap terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan dukungan stok beras nasional yang saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras yang terjadi di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang dijalankan adalah percepatan penyaluran bantuan pangan dan optimalisasi distribusi beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

Menurut Rizal, cadangan beras yang dikelola Bulog saat ini berada pada level yang sangat aman untuk mendukung berbagai program pemerintah. Ketersediaan stok tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan, SPHP, hingga intervensi stabilisasi harga di seluruh Indonesia.

"Bulog memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah," kata Rizal.

Hingga 6 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai hampir 60 persen dari total target nasional. Bantuan tersebut sudah diterima hampir 20 juta penerima bantuan pangan dari target 33,2 juta penerima.

Setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi beras sebanyak 20 kilogram untuk periode Februari-Maret 2026. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan dapat tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga akhir Juni 2026.

Rizal menilai percepatan distribusi bantuan pangan memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan mampu membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

"Percepatan penyaluran bantuan pangan akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen," ujarnya.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus menggenjot distribusi beras SPHP ke berbagai daerah. Hingga awal Juni 2026, penyaluran beras SPHP telah mencapai sekitar 315 ribu ton.

Beras SPHP tersebut disalurkan melalui berbagai jalur resmi seperti pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Skema ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau.

Rizal menegaskan beras SPHP merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Karena itu, distribusinya akan terus diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Baca Juga: BPS Catat Penurunan Produksi Padi dan Beras Sepanjang Januari–Juli 2026

"Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata," tambah Rizal.

Pemerintah meyakini kombinasi bantuan pangan dan distribusi beras SPHP menjadi langkah efektif untuk menjaga keseimbangan pasokan serta harga beras di pasar. Dengan stok yang besar dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan beras nasional.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi," tegas Rizal.