BEM SI Ancam Reformasi Jilid II, Kapolri Langsung Kirim Pesan Tegas

Gelombang kritik terhadap kondisi ekonomi nasional mulai memanas. Setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melontarkan ultimatum kepada pemerintah dan membuka kemungkinan menggelar aksi besar bertajuk Reformasi Jilid II, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akhirnya angkat bicara.

Kapolri menegaskan bahwa setiap penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat. Namun, ia menyampaikan pesan tegas mengingatkan agar seluruh aksi dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.

"Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, Polri akan terus mengawal seluruh bentuk penyampaian aspirasi agar tetap berlangsung secara aman dan kondusif. Ia menegaskan bahwa ketertiban menjadi kepentingan bersama di tengah situasi yang berkembang saat ini.

"Kami Polri tentunya akan terus menjaga agar apapun bentuk kegiatan penyampaian aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang tertib dan itu menjadi tujuan kita bersama dengan situasi yang ada," ungkapnya.

Baca Juga: Pemerintah Diberi Deadline 18 Hari Perbaiki Ekonomi, Istana: Kami Terima, Tapi...

Pernyataan Kapolri muncul setelah BEM SI mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah terkait kondisi ekonomi nasional. Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI menggelar aksi bertajuk "Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat" di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada Jumat (5/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pelemahan rupiah dan berbagai persoalan ekonomi yang dianggap semakin menekan kehidupan masyarakat. Mereka menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi situasi tersebut.

Tak hanya menyampaikan kritik, mahasiswa juga memberikan tenggat waktu selama 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan upaya nyata dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional.

Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada respons yang dianggap memadai, mahasiswa akan mempertimbangkan langkah yang lebih besar melalui demonstrasi nasional bertajuk Reformasi Jilid II.

Ancaman itu bahkan disertai peringatan akan adanya aksi lanjutan yang lebih masif. Mahasiswa menyebut tidak menutup kemungkinan melakukan berbagai bentuk tekanan, termasuk penyegelan sejumlah kantor pemerintah apabila tuntutan mereka tidak direspons.

Baca Juga: Purbaya Anggarkan Rp1.896 Triliun untuk Program Prioritas Prabowo 2027, Termasuk MBG

Seruan Reformasi Jilid II pun langsung menarik perhatian publik karena mengingatkan pada gerakan mahasiswa besar yang pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia.

Di tengah meningkatnya tensi tersebut, Kapolri memilih mengedepankan pendekatan persuasif dengan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban. Pesan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa aparat akan tetap mengawal jalannya penyampaian aspirasi masyarakat, namun mengharapkan seluruh aksi berlangsung tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban umum.