Sekolah Negeri Penuh, Pemprov Jabar Ambil Alih Biaya SMA Swasta

Puluhan ribu calon siswa di Jawa Barat diprediksi tidak akan tertampung di SMA negeri berdasarkan hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026. 

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan hadir untuk menjamin hak pendidikan mereka.

Dedi menyampaikan, mulai tahun ajaran 2026/2027, Pemprov Jabar akan menanggung biaya pendidikan siswa yang masuk ke sekolah swasta mitra pemerintah. Dengan kebijakan ini, orang tua tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan

"Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Dan sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, siswa yang bersekolah di situ terhitung tahun ajaran 2026-2027 biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Dedi, dikutip Senin (15/6).

Namun, ia menekankan bahwa tidak semua sekolah swasta akan masuk dalam skema pembiayaan. Hanya sekolah yang memenuhi standar dan sesuai kemampuan anggaran daerah yang akan dilibatkan. Sekolah swasta favorit dengan biaya jutaan rupiah per bulan tidak termasuk dalam program ini.

"Itu tidak termasuk sekolah swasta favorit yang mahal. Kan ada tuh sekolah swasta yang SPP-nya jutaan rupiah. Kita nggak mungkin tanggung biayanya," jelasnya.

Bantuan ini juga hanya berlaku bagi siswa yang sudah mengikuti proses PCMB. Pemerintah bahkan memperpanjang masa pendaftaran untuk memastikan semua calon murid mendapat kesempatan.

Baca Juga: Cek Tarif Baru Merak-Bakauheni Saat Libur Sekolah, Penumpang Bisa Nikmati Diskon Hingga 21,9 Persen

"Jadi dengan catatan kami akan tanggung biaya sekolah swasta bagi siswa yang sudah terdaftar di PCMB. Sudah kami beri kesempatan untuk daftar di PCMB sebagai pemetaan terkait pembiayaannya. Bahkan sudah kami perpanjang masa PCMB," terangnya.

Dedi menegaskan bahwa pendidikan adalah kewajiban negara. Baik sekolah negeri maupun swasta yang bekerja sama dengan pemerintah akan mendapat jaminan pembiayaan agar akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh warga Jawa Barat.