Stop Pemborosan Uang Negara, BGN Bakal Hapus Insentif Rp6 Juta Bagi SPPG

Praktik pemborosan keuangan pada unit fasilitas penyedia program makan bergizi gratis (MBG) kini tengah diusut tuntas oleh pemerintah pusat. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji pembatalan skema pembayaran honor flat, yakni insentif Rp6 juta per hari, yang dinilai sangat merugikan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan setelah memaparkan situasi program MBG dengan pimpinan terbaru BGN di hadapan Komisi IX DPR RI, pihaknya tengah mengkaji penataan ulang skema insentif dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Hal ini disampaikan Arum, lantaran insentif harus menyesuaikan dengan data sasaran target penerima manfaat per wilayahnya sehingga tidak dipukul rata.

"Kan sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta, kan yang dulu begitu," jelas Arum selepas menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX secara tertutup, Senin (15/6/2026).

Arum menuturkan, kebijakan pukul rata ini terbukti menjadi celah empuk bagi sejumlah pihak untuk mengeruk uang rakyat. Ia mengatakan bahkan ada wacana untuk menyatukan sejumlah SPPG guna menyesuaikan data penerima manfaat.

“Kan itu dampaknya nanti penataan ulang akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini, dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing,” jelas Arum.

Lebih lanjut, Arum mengungkapkan refocusing anggaran insentif dapur SPPG ini juga akan menyesuaikan dengan kualitas makanan, standar kesehatan hingga evaluasi komposisi pemenuhan gizinya. Oleh karena itu, dia menambahkan, BGN akan melucnurkan composite standar untuk evaluasi SPPG guna mengukur insentif yang diberikan.

"Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanan pangannya terpenuhi, jadi kita akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya gak sekedar oh pokoknya aku mau masak segini ya sudah segitu dapetnya, begitu," terang Arum.

Pengetatan sistem evaluasi ini diproyeksikan sanggup menyumbat aliran dana fiktif yang kerap bocor ke kantong oknum.

"Jadi tidak model seperti yang sekarang yang, ya memang ada kecenderungan untuk lebih boros ya, jadi boros keuangan negara," tegas Arum.

Baca Juga: Purbaya Akan Temui Bos BGN Pekan Ini, Bahas Efisiensi Anggaran MBG?

Baca Juga: Prabowo Dituduh Ikut Ambil Untung MBG, Bos BGN Bilang Begini

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, berencana akan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN,) Nanik S Deyang, untuk membahas mengenai efisiensi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Purbaya mengatakan, pertemuan akan berlangsung pekan ini. Namun, ia menegaskan bahwa belum ada kepastian mengenai agenda khusus yang akan dibahas.

“Oh, nanti minggu ini, kemarin udah datang, tapi nggak jadi karena dipanggil Presiden, saya gatau seperti apa,” kata Purbaya di DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).