Kredit Foto: Istimewa
Gelombang kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mengubah arah kebijakan pemerintah. Di tengah tuntutan sejumlah kelompok mahasiswa yang meminta program tersebut dihentikan, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan MBG tetap menjadi salah satu program prioritas yang akan terus dijalankan.
Namun, di balik komitmen mempertahankan program tersebut, BGN mengisyaratkan adanya evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat agar anggaran negara dapat digunakan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari saat menanggapi aksi demonstrasi yang belakangan menyasar lembaganya, termasuk tuntutan penghentian program MBG.
Menurut Agustina, pemerintah saat ini tetap berpegang pada tujuan awal program, yakni memperbaiki kualitas gizi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Ia menegaskan pihaknya bersama jajaran pimpinan baru BGN mendapat mandat untuk membenahi tata kelola program tanpa menghilangkan tujuan utama yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kalau saya, Pak Trenggono, ini kan diangkat diperintah Bapak Presiden untuk memperbaiki BGN. Itu yang kami lakukan dan itu yang benar-benar kami jaga supaya program ini yang sebenarnya niatnya baik," kata Agustina di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut dia, berbagai data pemerintah menunjukkan masih banyak kelompok masyarakat yang menghadapi persoalan akses terhadap makanan bergizi, mulai dari ibu hamil hingga anak-anak usia dini.
Karena itu, BGN menilai program intervensi gizi tetap dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Agustina mengatakan evaluasi yang sedang dilakukan tidak diarahkan untuk menghentikan program, melainkan memastikan bantuan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Kelompok seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik usia dini disebut masih menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program.
"Itu sudah kami lihat datanya pun di Kementerian Kesehatan ada, dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, balita dan sebagainya ada. Lalu yang pendidikan-pendidikan yang memang masih di PAUD dan sebagainya itu seperti itu," ujarnya.
Di sisi lain, Agustina mengakui pemerintah harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara yang memiliki keterbatasan.
Karena itu, penentuan sasaran penerima manfaat ke depan akan dilakukan secara lebih selektif berdasarkan kebutuhan dan efektivitas intervensi yang diberikan.
Menurutnya, tidak semua kelompok usia memiliki tingkat urgensi yang sama dalam program peningkatan kualitas gizi dan kecerdasan.
"Hanya tadi, beberapa hal mungkin memang tidak perlu lagi karena memang secara teknis sudah lewat mungkin usia intervensi gizinya untuk konteks mungkin meningkatkan IQ dan sebagainya," kata Agustina.
Ia menambahkan keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah menentukan prioritas agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
"Kalau untuk sehat mungkin ya, oke lah tapi kan keuangan kita fiskal kita terbatas pasti harus memilih mana yang menjadi prioritas," lanjutnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah aksi demonstrasi digelar dalam beberapa pekan terakhir yang menyoroti pelaksanaan program MBG.
Kelompok mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi sebelumnya memasukkan penghentian program MBG sebagai salah satu tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.
Selain itu, massa yang mengatasnamakan MBG Watch juga sempat menggelar aksi di depan kantor BGN di Jakarta.
Meski demikian, BGN memastikan berbagai masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat tetap akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Lembaga tersebut menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama