Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        BGN Rombak Skema MBG 2027, Siapkan Pengurangan 8 Juta Penerima Manfaat

        BGN Rombak Skema MBG 2027, Siapkan Pengurangan 8 Juta Penerima Manfaat Kredit Foto: ChatGPT/Al Musthafa Gustar's
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan perubahan besar pada skema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027. Salah satu fokus utama yang akan dilakukan adalah penyesuaian penerima manfaat agar program dinilai lebih tepat sasaran.

        Langkah tersebut juga dibarengi dengan rencana refocusing anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan untuk program tersebut. Pemerintah melalui BGN menilai evaluasi diperlukan agar distribusi manfaat lebih efektif.

        Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyebut pihaknya telah menerima alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk tahun 2027. Nilai anggaran tersebut mencapai ratusan triliun rupiah dengan target penerima dalam skala besar.

        "Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut, itu proses yang biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," kata Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

        Menurutnya, besarnya anggaran tersebut akan diiringi dengan penajaman sasaran penerima manfaat MBG. BGN menilai perlu ada penyesuaian agar bantuan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.

        Arumsari mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi lintas kementerian untuk merumuskan ulang kelompok penerima manfaat. Salah satu yang dilibatkan adalah Kementerian Kesehatan dalam aspek teknis intervensi gizi.

        "Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain," kata Arum.

        Ia menjelaskan bahwa pendekatan kesehatan menjadi dasar dalam menentukan kelompok sasaran program. Intervensi gizi disebut akan difokuskan sejak masa kehamilan hingga awal pertumbuhan anak.

        "Yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya," sambungnya.

        Dalam proses evaluasi tersebut, BGN juga mulai menyisir ulang berbagai pos penerima manfaat yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas program pada tahun anggaran berikutnya.

        Arumsari menyebut ada kemungkinan penyesuaian jumlah penerima manfaat dalam skema baru tersebut. Pemerintah disebut akan mengurangi cakupan agar bantuan lebih fokus pada kelompok prioritas.

        Ia mencontohkan bahwa kelompok pelajar tertentu yang dianggap sudah memiliki kemampuan ekonomi memadai dapat menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, prioritas program harus diarahkan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

        "Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang, mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100.000, Rp200.000 gitu ya," kata Arumsari.

        Ia menambahkan bahwa skema baru tersebut berpotensi mengurangi jumlah penerima manfaat dalam jumlah signifikan. Pengurangan disebut bisa mencapai sekitar 8 juta orang dari total sebelumnya.

        "Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," tambahnya.

        Selain perubahan pada sasaran penerima, BGN juga menegaskan bahwa dana program MBG tetap berada dalam koridor sektor pendidikan dan kesehatan. Pos anggaran tersebut tidak dialihkan ke bidang lain.

        Baca Juga: BGN Buka Suara soal Motor Listrik Era Dadan Hindayana, Tak Akan Dibiarkan Mangkrak

        Arumsari menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah. Langkah tersebut diharapkan membuat program MBG lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

        "Sekarang pendidikan dan kesehatan, masih itu pendidikan dan kesehatan ya," imbuhnya.

        Dengan rencana refocusing tersebut, BGN berharap program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan dampak lebih optimal terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama pada kelompok yang paling membutuhkan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Wahyu Pratama
        Editor: Wahyu Pratama

        Bagikan Artikel: