Motor MBG Mangkrak di Gudang, DPR Bongkar Rencana BGN Hibahkan ke Guru Honorer! Langkah Baik atau Cuci Tangan?

Nasib ribuan unit motor listrik yang dibeli untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru. Setelah disegel Kejaksaan Agung dan belum dimanfaatkan secara operasional, sebagian aset tersebut disebut berpotensi dialihkan untuk kepentingan lain di luar program awal.

Wacana paling mencolok datang dari parlemen: motor listrik itu disebut akan dihibahkan kepada guru honorer di daerah.

“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, Jumat (18/6/2026).

Pernyataan tersebut menempatkan motor listrik MBG bukan lagi semata instrumen operasional program gizi, tetapi mulai bergeser menjadi aset yang dapat direlokasi ke sektor lain yang dianggap lebih membutuhkan.

Namun, arah kebijakan ini muncul di tengah situasi yang belum sepenuhnya jelas mengenai posisi hukum dan pemanfaatan aset tersebut. Kejaksaan Agung sebelumnya diketahui melakukan penyegelan terhadap unit motor listrik tersebut dalam proses penanganan kasus pengadaan MBG.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa motor tersebut belum disita, namun hanya disegel untuk pengawasan.

“Untuk motor tidak disita sampai saat ini, hanya disegel untuk kami awasi pergerakannya saja karena belum dimanfaatkan BGN,” kata Syarief kepada wartawan, Jumat (18/6/2026).

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menilai aset yang sudah dibelanjakan negara tidak boleh dibiarkan tidak berfungsi. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menekankan bahwa seluruh pengadaan tahun 2025 harus dimaksimalkan, termasuk motor listrik dan perangkat pendukung lainnya.

“Yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya,” ujarnya.

Dalam kerangka itu, opsi pemanfaatan ulang mulai dibuka, termasuk kemungkinan redistribusi ke pihak di luar struktur program MBG. Salah satu opsi yang mengemuka adalah penyaluran kepada guru honorer di daerah.

Wacana ini sekaligus menempatkan motor listrik MBG dalam posisi yang tidak biasa: barang yang awalnya dirancang untuk operasional program pangan, kini berpotensi berubah fungsi menjadi instrumen bantuan sosial sektor pendidikan.

Di DPR, dukungan terhadap gagasan pemanfaatan ulang itu muncul, meski disertai kritik terhadap proses pengadaan awal. Yahya menyebut sejak awal pihaknya tidak menyetujui pengadaan motor listrik dalam skala besar karena dinilai tidak relevan dengan kebutuhan operasional lapangan.

“Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya transparansi pengadaan, termasuk dugaan ketidakwajaran harga dan keterbatasan pengawasan dari Komisi IX DPR pada tahap awal proyek.

Baca Juga: Pengusaha Protes ke BGN Soal MBG Libur Sekolah, Sebut Rugikan Mitra dan UMKM

Namun, terlepas dari perdebatan itu, opsi hibah ke guru honorer kini menjadi salah satu skenario yang mulai mengemuka dalam diskusi kebijakan.

Hingga kini, belum ada keputusan final terkait mekanisme distribusi maupun dasar hukum pemindahan aset tersebut. BGN menyebut masih akan melakukan penyesuaian dan koordinasi dengan aparat penegak hukum sebelum mengambil langkah lanjutan.

Sementara itu, status motor listrik MBG tetap berada dalam posisi menggantung: belum digunakan sesuai fungsi awal, masih dalam pengawasan, namun mulai dipertimbangkan untuk dialihkan ke sektor lain.