Tak Ada Ampun, KDM Bakal Cabut Bantuan Pendidikan Siswa yang Tawuran

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa siswa yang memperoleh subsidi pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mematuhi aturan dan menjaga perilaku selama menempuh pendidikan. Apabila terbukti terlibat tawuran, aksi kriminal, atau pelanggaran disiplin lainnya, bantuan pendidikan yang diterima akan dicabut.

Menurut Dedi, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan anggaran daerah tidak hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik.

"Para siswa, dia harus berkomitmen. Kan mendapat subsidi dari kita cukup besar. Tetapi dia juga harus menaati aturan kita yakni menjadi anak baik, tidak tawuran misalnya," ujar Dedi di Bandung, Jumat.

Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap rekam jejak perilaku siswa penerima manfaat program sekolah swasta gratis.

"Nanti begitu melanggar, kita cabut subsidinya," kata Dedi.

Program sekolah swasta gratis merupakan salah satu terobosan Pemprov Jawa Barat untuk mengatasi keterbatasan daya tampung SMA, SMK, dan SLB negeri dalam pelaksanaan SPMB.

Berdasarkan data Pemprov Jawa Barat, lebih dari 70 ribu calon siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri setelah proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, puluhan ribu siswa akan disalurkan ke sekolah swasta mitra yang telah menjalin nota kesepahaman dengan pemerintah daerah.

Melalui skema tersebut, siswa dipastikan memperoleh pendidikan gratis selama tiga tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggung berbagai komponen biaya pendidikan, mulai dari uang pangkal, uang bangunan, hingga iuran bulanan sekolah.

Pemprov Jawa Barat mengalokasikan bantuan sebesar sekitar Rp2,7 juta per siswa setiap tahun. Selain itu, sekolah swasta yang menjadi mitra tetap memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Ini Alasan KDM Lebih Pilih Bangun Masjid Kecil Ketimbang Masjid Megah

Dedi menegaskan program ini ditujukan untuk melindungi akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, bukan untuk membiayai sekolah swasta elit dengan biaya tinggi.

"Yang kita lindungi adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka harus bersekolah," ujarnya.

Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Jawa Barat berharap program sekolah swasta gratis tidak hanya mampu mengatasi persoalan daya tampung, tetapi juga mendorong terbentuknya lingkungan pendidikan yang lebih disiplin dan kondusif.