Prabowo Bongkar Alasan Tutup 800 BUMN: Dipakai Tutupi Korupsi, Negara Hemat Triliunan

Rencana pemerintah menutup hingga 800 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata bukan semata-mata karena alasan efisiensi. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada perusahaan negara yang terus merugi dan diduga digunakan untuk menutupi praktik korupsi.

Melansir Antara, pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (24/6/2026). Menurutnya, banyak perusahaan pelat merah tidak lagi memberikan manfaat bagi negara dan justru menjadi beban bagi keuangan negara.

"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kebijakan penutupan perusahaan negara yang tidak sehat telah menghasilkan penghematan anggaran dalam jumlah besar. Negara, kata dia, berhasil menghemat triliunan rupiah hanya dari menghentikan operasional perusahaan-perusahaan yang selama ini terus merugi.

Ia menjelaskan biaya yang harus ditanggung negara untuk membiayai direksi, komisaris, hingga operasional perusahaan-perusahaan tersebut sangat besar, meski sebagian besar tidak menghasilkan keuntungan.

Karena itu, pemerintah memilih melakukan langkah tegas dengan memangkas jumlah perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif.

Prabowo mengungkapkan hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan negara yang dianggap tidak lagi layak dipertahankan. Langkah tersebut disebut baru tahap awal dari program restrukturisasi besar-besaran yang sedang dijalankan pemerintah.

"Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus. Perusahaan negara milik rakyat, 200 kalau tidak salah. Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah," ujarnya.

Presiden mengaku cukup terkejut saat mengetahui jumlah perusahaan negara yang tercatat saat ini mencapai lebih dari 1.100 entitas. Menurutnya, jumlah tersebut terlalu besar dan tidak seluruhnya memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan penataan menyeluruh agar perusahaan milik negara benar-benar dikelola secara profesional dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Danantara Tunjuk IFG Pimpin Konsolidasi Asuransi BUMN, Siapa Jadi Induknya?

Prabowo menegaskan aset negara tidak boleh terus menjadi sumber kerugian akibat tata kelola yang buruk. Reformasi BUMN dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Sejalan dengan langkah tersebut, Badan Pengelola BUMN menargetkan konsolidasi besar-besaran terhadap perusahaan negara dan anak usahanya. Dari sekitar 1.100 entitas yang ada saat ini, jumlahnya ditargetkan menyusut menjadi sekitar 257 perusahaan.

Konsolidasi itu akan mencakup berbagai sektor strategis seperti logistik, manajemen aset, sekuritas, industri semen, perhotelan, hingga asuransi.