Disorot DPR, LPS Tegaskan Financial Festival 2026 Hanya Berstatus Sponsor dan Digelar Bergilir

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menyoroti sejumlah program yang telah dijalankan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Ia meminta penjelasan mengenai hasil pelaksanaan sejumlah program literasi keuangan yang telah dijalankan LPS sepanjang tahun 2025, termasuk Financial Festival yang digelar di sejumlah kota seperti Surabaya dan Medan.

“Kami ingin mengetahui output dan outcome yang telah dihasilkan dari festival finansial tersebut. Apakah hasilnya tergambar dalam survei nasional yang sudah atau sedang dilaksanakan, khususnya untuk program kegiatan 2025,” ujarnya dalam rapat bersama LPS, di Komisi XI DPR, Rabu (24/6/2026).

Selain itu, ia juga menyoroti program Economic Outlook yang diselenggarakan LPS bekerja sama dengan salah satu media partner. Menurutnya, LPS perlu menjelaskan besaran anggaran yang digunakan, jangkauan audiens yang berhasil dicapai, serta dampaknya terhadap peningkatan literasi maupun inklusi keuangan masyarakat.

Kamrussamad juga meminta agar kerja sama dengan media dilakukan secara terbuka dan tidak menimbulkan kesan eksklusivitas terhadap satu pihak tertentu.

“Ekosistem media di Indonesia sangat beragam. Jangan sampai menimbulkan kesan monopoli. LPS harus menjadi mitra bagi seluruh lembaga media,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mempertanyakan dasar pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan Financial Festival pada tahun 2026. Menurutnya, pemilihan lokasi kegiatan seharusnya didasarkan pada data dan kebutuhan masyarakat, terutama terkait tingkat literasi keuangan.

Ia menilai perlu ada penjelasan mengenai kelompok sasaran kegiatan tersebut, mengingat jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sebesar beberapa provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur.

“Apakah penentuan wilayah itu berbasis data atau pertimbangan lain? Ini perlu dijelaskan agar kami juga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila muncul pertanyaan terkait program literasi keuangan,” ujarnya.

Respons LPS

Menjawab pernyataan DPR, Ketua Dewan Komisioner LPS),Anggito Abimanyu, menjelaskan LPS Financial Festival 2025 sepenuhnya diselenggarakan dan didanai oleh LPS. Sementara itu, Financial Festival 2026 di Yogyakarta merupakan kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai lembaga sehingga pembiayaannya ditanggung bersama.

“2025 itu namanya LPS Financial Festival, Pak. Ditanggung sendiri sama LPS, Pak. 2026 kan bukan LPS Financial Festival, Pak. Adalah Jogja Financial Festival ditanggung rame-rame. Jadi biayanya lebih murah daripada 2025, Pak,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada 2026 LPS tidak menjadi penyelenggara utama, melainkan berperan sebagai sponsor bersama sejumlah institusi yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan lembaga lain di sektor keuangan.

“Modelnya sponsor, Pak bukan kami yang menyelenggarakan. Kami bersama dengan KSSK, bergotong royong dengan Bursa Efek, dengan BI, OJK, dan Kementerian Keuangan,” kata Anggito.

Baca Juga: Kewenangan LPS Meluas Pasca-UU P2SK, Komisi XI DPR Minta KPI Program Lebih Jelas

Baca Juga: LPS Pastikan Tindakan Penyelamatan Asuransi Berlaku Penuh 1 Januari 2030

Menanggapi pertanyaan mengenai pemilihan Yogyakarta, Anggito menepis anggapan adanya perlakuan khusus terhadap daerah tersebut. Menurutnya, lokasi penyelenggaraan dipilih berdasarkan kesiapan pihak penyelenggara dan merupakan bagian dari rencana pelaksanaan secara bergilir di berbagai kota.

“Kenapa Jogja? Karena kita mau stages, Pak. Tahun ini Jogja, tahun depan di Bandung, tahun berikutnya di Malang. Jadi nggak ada eksklusif kenapa harus Jogja itu tidak ada. Karena Jogja sudah siap dan pihak penyelenggara menawarkan Jogja,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan selanjutnya direncanakan bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung di Bandung, dan Universitas Brawijaya di Malang, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan literasi keuangan secara bertahap.