Wakil Ketua Komisi IX DPR Bocorkan: Tak Ada Lagi 80 Juta Orang Penerima MBG dan 27.800 Dapur Berpotensi Tidak Terpakai

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti rencana penyesuaian sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ke depan akan lebih difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak yang mengalami masalah gizi dan berisiko stunting.

Hal tersebut disampaikan Charles dalam rapat kerja terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, berdasarkan paparan yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah tengah melakukan penataan ulang atau refocusing penerima manfaat agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Kalau kita mendengarkan yang disampaikan oleh pimpinan Badan Gizi Nasional, sudah cukup jelas bahwa akan ada refocusing penerima manfaat. Artinya tidak lagi semua anak akan diberikan makan, dan tidak lagi penerima manfaatnya mencapai lebih dari 80 juta orang,” ujar Charles.

Ia menjelaskan, sasaran program nantinya akan diprioritaskan bagi kelompok yang memiliki kebutuhan gizi paling mendesak, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak dengan kondisi malnutrisi, wasting, serta kelompok yang menjadi fokus pencegahan stunting.

Menurut Charles, perubahan sasaran tersebut berpotensi menurunkan jumlah penerima manfaat secara signifikan dibandingkan dengan skema sebelumnya. Namun hingga saat ini, jumlah pasti penerima manfaat yang akan menjadi target program masih dalam tahap pembahasan.

"Tujuan utama program ini adalah memperbaiki kondisi gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting. Karena itu, penerima manfaat harus benar-benar diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan,” katanya.

ia juga memberikan penekanan pada jumlah dapur yang telah beroperasi dan berpotensi tidak terpakai lagi

"Dari 27.800 dapur SPPG yang beroperasi, ribuan berpotensi tidak terpakai jika lokasi tidak disesuaikan dengan penerima manfaat yang baru pasca-refocusing." pungkasnya

Dalam kesempatan tersebut, Charles juga meminta Kementerian terkait untuk menjelaskan dasar data dan parameter yang digunakan dalam menentukan jumlah calon penerima manfaat ke depan. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan dan implementasi program.