Purbaya Turun Gunung! Ancam Tutup SPPG MBG Kalau Ketahuan Main-main

Pemerintah bersiap memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diambil setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui masih mengalami kesulitan melakukan pengawasan di berbagai daerah. 

Kali ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan turun langsung membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran hingga operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya memiliki jaringan petugas hingga tingkat kabupaten dan kota yang siap dilibatkan dalam pengawasan program MBG.

"Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dari yang lain-lain. DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk memantau di seluruh kabupaten kota seperti apa," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Baca Juga: Sudah 3 Peserta Meninggal, Anak Buah Prabowo Buka Suara soal Latihan Militer Kopdes Merah Putih

Menurut Purbaya, tim tersebut nantinya akan melakukan pemantauan rutin terhadap operasional SPPG, termasuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan, gagasan membentuk tim pengawas muncul setelah Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, menyampaikan bahwa pengawasan di daerah masih menjadi tantangan.

"Rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang kalau begitu yang mengawasi di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan memantau SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa mengontrol ke anggarannya. Mereka (BGN) setuju," jelas Purbaya.

Tak hanya memantau, tim Kementerian Keuangan juga akan menyampaikan laporan kondisi di lapangan secara objektif tanpa ditutup-tutupi.

Jika ditemukan persoalan serius, mereka bahkan diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi, termasuk penghentian operasional sebuah SPPG apabila dinilai tidak layak melanjutkan pelayanan.

Baca Juga: Istana Akhirnya Bocorkan Respons Prabowo soal Jokowi Dorong 2 Periode

"Kepala BGN bilang, 'Kalau jelek, laporkan jelek. Kalau rekomendasi tutup, ya tutup.' Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur,” ungkap Purbaya.

Purbaya menambahkan, hasil pemantauan tersebut tidak akan berhenti pada laporan semata. Pemerintah akan melakukan evaluasi berkala setiap dua bulan untuk memastikan pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai target.

Ia memastikan tim pengawas bentukan Kementerian Keuangan mulai bekerja pada pekan depan, sehingga proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kualitas layanan MBG di seluruh daerah dapat berlangsung lebih sistematis dan terstruktur.