Isu 60 Ribu Calon Mahasiswa SNBP Mundur Massal, Begini Langkah Pemerintah

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan mengkaji penyebab isu mundurnya sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang telah lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Pemerintah memastikan proses pendalaman dilakukan melalui verifikasi data bersama sejumlah instansi terkait.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, mengatakan pemerintah tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh data diverifikasi.

"Tentu kita harus lihat ini satu per satu datanya dan itu yang kita lakukan. Nanti akan ada rapat koordinasi lintas sektor, terutama dengan Dikti dan juga perangkat yang lebih banyak, termasuk MRPTNI," ujar Ojat Darojat di sela Seminar Wisuda Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Banten, Senin (29/6/2026).

Kemenko PMK akan menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI).

Rapat tersebut bertujuan mengidentifikasi penyebab pengunduran diri calon mahasiswa, termasuk menelusuri apakah dipengaruhi oleh besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau faktor lain.

Ojat menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi.

"Program pemerintah yang terpenting saat ini adalah bagaimana ketika ada anak-anak yang bagus, bertalenta, mereka jangan sampai terhambat dan tidak dapat kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi gara-gara masalah ekonomi," katanya.

Selain melakukan pendalaman data, pemerintah juga mendorong masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab munculnya isu tersebut sebelum hasil verifikasi selesai.

Ojat juga menyarankan calon mahasiswa yang menghadapi kendala biaya untuk memanfaatkan berbagai pilihan perguruan tinggi dengan sistem pembiayaan yang lebih terjangkau, termasuk Universitas Terbuka.

Pemerintah turut mengingatkan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat memilah informasi yang beredar di media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.