Ironi Nakes Honorer: Selamatkan Nyawa Setiap Hari, Status Masih Tak Jelas

Nasib ribuan tenaga kesehatan (nakes) non-ASN kembali menjadi sorotan. Di tengah beban kerja yang tak kalah berat dibanding aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), masih banyak nakes yang hingga kini bekerja dengan status honorer tanpa kepastian masa depan.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga kesehatan non-ASN yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di berbagai daerah.

Charles menegaskan, secara aturan sebenarnya status tenaga honorer sudah tidak lagi diperbolehkan. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal berbeda karena masih banyak tenaga kesehatan honorer yang bertugas di puskesmas, rumah sakit, hingga dinas kesehatan daerah.

Menurut politikus Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, situasi itu membuat banyak nakes bekerja tanpa kepastian hukum maupun perlindungan yang memadai, meskipun tanggung jawab yang mereka emban sama besarnya dengan tenaga kesehatan berstatus ASN maupun PPPK.

Baca Juga: Gerindra: Survei Ungkap 64,8% Masyarakat Puas terhadap Kinerja Prabowo

"Kalau mau jujur, teman-teman yang hari ini bekerja sebagai tenaga honorer, nakes honorer, dengan beban kerja yang tidak kalah dengan teman-teman yang statusnya PPPK maupun ASN, bekerja tanpa perlindungan payung hukum," tegas Charles.

Charles pun meminta pemerintah segera menentukan arah kebijakan yang jelas terkait masa depan para tenaga kesehatan honorer. Ia menilai persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepastian karier dan kesejahteraan para nakes.

Ia menyebut pemerintah harus segera memutuskan apakah para tenaga kesehatan tersebut akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, atau skema lain yang memberikan kepastian status.

"Saya minta pemerintah untuk bisa segera memastikan nasib mereka ke depan seperti apa. Diangkat jadi PPPK, PPPK paruh waktu, atau seperti apa. Tapi jenjangnya harus jelas Pak. Tidak bisa dibiarkan seperti sekarang ini," katanya.

Baca Juga: 'Awal Mula Aturan Mutasi PNS 10 Tahun itu Hanya Untuk Nakes, Kenapa Sekarang Dipukul Rata?'

Charles juga mengingatkan bahwa selama ini layanan kesehatan di berbagai daerah turut ditopang oleh keberadaan tenaga kesehatan honorer. Karena itu, negara dinilai memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian sekaligus perlindungan terhadap mereka.

Menurutnya, para tenaga kesehatan honorer telah mengabdikan diri setiap hari demi melayani masyarakat, sehingga sudah semestinya memperoleh kejelasan mengenai masa depan pekerjaannya.

"Mereka bekerja setiap hari menyelamatkan nyawa manusia, tetapi statusnya masih honorer. Saya minta ada ketegasan dari pemerintah, teman-teman nakes honorer ini ke depan mau seperti apa," tambah dia.