Latihan Militer Dihapus, Negara Justru Bisa Hemat Triliunan Rupiah

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah menghapus komponen Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, langkah tersebut akan membuat pelatihan lebih efisien sekaligus lebih tepat sasaran.

TB Hasanuddin menilai pelatihan bagi calon pengelola koperasi akan lebih efektif jika seluruh alokasi waktu dan anggaran difokuskan pada peningkatan kompetensi manajerial peserta.

Politikus PDI Perjuangan itu memaparkan estimasi biaya yang timbul akibat adanya komponen latihan militer dalam program tersebut. Berdasarkan perhitungannya, sebagian besar anggaran justru terserap untuk pelaksanaan Latsarmil dibandingkan materi inti perkoperasian.

"Berdasarkan kriteria pelatihan, untuk tujuh hari menghabiskan Rp5 juta per peserta. Maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi," ujar TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia mengatakan, apabila latihan militer dihapus, negara dapat menghemat sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta.

"Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta setiap peserta," katanya.

Dengan total peserta program KDMP sebanyak 35.476 orang, TB Hasanuddin menilai potensi penghematan anggaran negara dapat mencapai nilai triliunan rupiah apabila komponen latihan militer dihapus.

TB Hasanuddin menegaskan tugas utama seorang manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan unit usaha, bukan menjalani pelatihan kemiliteran. Karena itu, kurikulum pelatihan perlu disusun berdasarkan kebutuhan pekerjaan yang akan dijalankan para peserta.

"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tegasnya.

Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi desain kurikulum pelatihan KDMP agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih efisien sekaligus mampu mencetak pengelola koperasi yang profesional dan akuntabel.