Prabowo: Rakyat Lemah Harus Dilindungi, Orang Benar Harus Aman

Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan pesan tegas kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara. Di hadapan peserta upacara, Prabowo mengingatkan bahwa hukum harus menjadi pelindung rakyat, bukan alat kepentingan pihak tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam upacara HUT Bhayangkara yang digelar di Satlat Brimob Polri, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7). Kepala Negara menekankan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keadilan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, seluruh aparat penegak hukum wajib menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi keadilan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Menurut Prabowo, hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi tempat berlindung bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

Baca Juga: Paling Top! Prabowo Puji-puji SPPG MBG Milik Polri

"Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya," kata Prabowo.

Ia kembali mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparat penegak hukum agar seluruh warga negara memperoleh kepastian hukum tanpa diskriminasi.

"Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah hukum. (Hukum) tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang mencoba memanfaatkan hukum demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Menurutnya, hukum tidak boleh dipermainkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan ataupun kekuatan ekonomi.

Ia menegaskan Indonesia tidak memberikan ruang bagi praktik kekebalan hukum.

"Hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang," tutur Prabowo.

Baca Juga: Jerome Polin Sentil Vonis Nadiem Makarim: Gak Ada Harapan, Negara Ini Sakit!

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap bangsa masih sangat besar. Ia menyoroti berbagai bentuk kejahatan mulai dari peredaran narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan siber, terorisme, korupsi, hingga praktik ekonomi ilegal yang dinilai masih menjadi tantangan serius.

Meski begitu, Prabowo memberikan apresiasi atas berbagai langkah yang telah dilakukan Polri bersama kementerian, lembaga, dan instansi terkait dalam memberantas berbagai tindak kejahatan tersebut. Namun, ia meminta Polri tidak cepat merasa puas karena pekerjaan besar masih menanti.

"Tantangan masih besar, rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak," tambah Prabowo.