Pemerintah Buka Suara soal Asisten Raffi Ahmad hingga Relawan Prabowo Jadi Komisaris BUMN

Pengangkatan sejumlah komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) dari kalangan nonkorporasi terus memicu perdebatan di ruang publik.

Sejumlah nama yang belakangan menduduki kursi komisaris dinilai sebagian pihak lebih dekat dengan unsur politik maupun figur publik dibanding latar belakang profesional di dunia korporasi.

Sorotan terhadap pengangkatan komisaris ini mencuat setelah asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.

Selain itu, relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ginka Febriyanti Ginting, juga dipercaya menduduki posisi Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare).

Rangkaian pengangkatan tersebut memunculkan anggapan dari sebagian kalangan bahwa jabatan komisaris BUMN sarat dengan nuansa balas jasa politik.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, memberikan penjelasan.

Baca Juga: Hukuman Nadiem Makarim akan Dihapus seperti Tom Lembong? Ini Kata Anak Buah Prabowo

Ia menilai keberadaan komisaris bukan sekadar jabatan, melainkan memiliki fungsi strategis untuk mengawal arah perusahaan sekaligus memastikan kebijakan pemerintah sebagai pemegang saham negara berjalan sesuai tujuan.

"Dari pengalaman saya sendiri, karena saya pernah berada merasakan jadi Komisaris Pertamina Hulu Energi, sebetulnya memang keberadaan komisaris itu penting dan perlu, untuk bisa memberikan arahan sekaligus mengawal agenda-agenda pemerintah," kata Qodari, Sabtu (4/7/2026).

Di tengah perdebatan publik, Qodari berpandangan berbeda. Menurutnya, sosok yang berasal dari luar lingkungan korporasi justru bisa menghadirkan perspektif baru yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengambil keputusan strategis.

"Kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," ujarnya.

Baca Juga: Giliran Tentara Aktif Ikut Terseret Korupsi MBG, Mabes TNI Buka Suara

Ia juga menjelaskan bahwa tugas komisaris tidak hanya sebatas melakukan kontrol terhadap direksi, tetapi juga ikut menyumbangkan ide dan strategi agar perusahaan mampu berkembang lebih baik.

"Kalau pengalaman saya, di situ ada pengawasan, di situ juga ada ide dan gagasan. Jadi kalau kita kembalikan kepada posisi yang sebenarnya, sesungguhnya keberadaan komisaris itu sangat baik dan sangat bermanfaat untuk keberadaan suatu BUMN," jelasnya.

Pernyataan tersebut menjadi respons pemerintah di tengah derasnya kritik terhadap komposisi komisaris BUMN yang belakangan dinilai lebih banyak diisi figur dari luar dunia bisnis.