Defisit APBN Nyaris Tembus Batas, Subsidi BBM Dianggap Jadi Biang Kerok

Ekonom asal Amerika Serikat, Steve Hanke, menyoroti proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut mendekati batas maksimal 3% yang ditetapkan dalam aturan fiskal.

Profesor ekonomi terapan dari Johns Hopkins University itu menilai akar persoalan terletak pada kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang masih dipertahankan pemerintah.

Hanke mengingatkan, saat menjadi penasihat ekonomi Presiden RI ke-2 Soeharto pada 1998, ia telah merekomendasikan penghapusan subsidi BBM agar beban anggaran tidak semakin berat. 

"Subsidi BBM adalah MASALAH BESAR. Saat menjadi penasihat utama Suharto tahun 1998, saya merekomendasikan penghapusan subsidi BBM. TANPA SUBSIDI BBM = TANPA MASALAH ANGGARAN," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Kamis (9/7).

Berdasarkan laporan terbaru dari Kementerian Keuangan, outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kini diperkirakan melebar hingga 2,85% dari PDB.

Baca Juga: Kendaraan Mati Pajak di NTT Tak Boleh Beli BBM Subsidi

Proyeksi ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Selasa (7/7/2026). Angka defisit ini meningkat dari target awal yang disepakati sebelumnya, yaitu sebesar 2,68% dari PDB.

"Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp 734,3 triliun," kata Purbaya.