Airlangga Bakal Lapor Prabowo soal Usulan Harga Khusus BBM untuk Nelayan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pemberian harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT.

Usulan tersebut muncul setelah Airlangga menggelar pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (13/7/2026). 

Pertemuan itu membahas kemungkinan pemberian harga BBM yang lebih terjangkau bagi kapal penangkap ikan berukuran menengah hingga besar.

"Ya, nanti saya laporkan Pak Presiden dulu. Harga khusus, ya harga khusus," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Airlangga menjelaskan, selama ini pemerintah telah memberikan BBM bersubsidi seharga Rp6.800 per liter bagi nelayan yang menggunakan kapal di bawah 30 GT. Sementara itu, kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT masih menggunakan BBM dengan harga yang berlaku secara umum.

"Nelayan sudah dapat harga subsidi Rp 6.800/liter, tapi itu kapalnya di bawah 30 GT. Ini 30 GT sampai 200 GT," jelas Airlangga.

Menurut Airlangga, wacana pemberian harga khusus bagi kapal nelayan sebagai respons atas gejolak harga minyak dunia. 

"Selalu (karena harga minyak), karena harga terlalu bergejolak," ucap Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembahasan bersama Kemenko Perekonomian difokuskan pada skema harga BBM khusus untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 GT hingga 200 GT.

"Ini bahas tentang harga BBM untuk kapal nelayan, kapal penangkap ikan," kata Trenggono.

Baca Juga: Pemerintah Kaji BBM Murah untuk Kapal Nelayan 30-200 GT

Baca Juga: Prabowo: Petani Tidak Apa-Apa Liburan ke Luar Negeri

Kendati demikian, ia menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan terkait skema harga maupun bentuk insentif yang akan diberikan. Sejumlah alternatif masih dalam tahap perumusan.

"Belum diputus, sedang dirumuskan. Ada beberapa alternatif tapi belum diputus," ujarnya.

Trenggono menambahkan, pelaku usaha perikanan mengusulkan agar kapal nelayan berukuran 30 GT hingga 200 GT dapat memperoleh harga BBM yang lebih murah dibandingkan harga yang berlaku saat ini. Namun, pemerintah masih menghitung skema yang paling sesuai sebelum menetapkan kebijakan.

"Yang diusulkan memang minta lebih murah, tapi kita akan ada hitungannya. Nanti tunggu saja minggu ini," kata Trenggono.