Basuki Hadimuljono Ajukan Tambahan Anggaran Rp2,7 Triliun untuk Lanjutkan Pembangunan IKN Batch 3

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dana tersebut diusulkan untuk mendukung kelanjutan pembangunan IKN melalui proyek Batch 3.

Basuki mengatakan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears selama periode 2026-2028. Usulan tersebut juga mencakup kebutuhan pengelolaan aset yang telah dibangun dan pembelian lahan.

"Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengolahan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp 2,7 triliun," kata Basuki dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

Basuki menjelaskan pagu anggaran Otorita IKN pada 2026 mencapai Rp5,47 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun.

Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran berdasarkan metode akrual telah mencapai 80,2 persen. Perhitungan tersebut sudah memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan melalui kontrak.

Sementara itu, realisasi anggaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mencapai Rp1,23 triliun atau 26,2 persen dari total pagu anggaran.

"Realisasi ini dihitung berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan," ujar Basuki.

Dalam rapat tersebut, Basuki juga memaparkan kinerja anggaran Otorita IKN sepanjang 2025. Pagu anggaran tahun lalu tercatat sebesar Rp10,19 triliun, namun Rp1,15 triliun di antaranya diblokir pemerintah sehingga anggaran efektif menjadi Rp9,04 triliun.

Dari anggaran yang dapat digunakan tersebut, realisasinya mencapai Rp8,51 triliun atau 94,13 persen. Sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja modal senilai Rp7,66 triliun guna menyelesaikan proyek Batch 1 yang telah rampung sepenuhnya serta melanjutkan pembangunan Batch 2 dengan skema multiyears 2025-2027.

Otorita IKN juga mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp110,68 miliar sepanjang 2025. Sebanyak Rp107,33 miliar berasal dari kontribusi pengalokasian lahan yang berada dalam penguasaan Otorita IKN.

Baca Juga: Ngebut! IKN Kejar Target 170 Proyek di Tahun 2028

Di sisi aset, nilai kekayaan Otorita IKN per 31 Desember 2025 meningkat menjadi Rp71,96 triliun dari sebelumnya Rp58,37 triliun pada akhir 2024. Basuki menyebut kenaikan Rp13,59 triliun tersebut mencerminkan percepatan pembangunan fisik di kawasan IKN.

Sementara itu, total kewajiban Otorita IKN tercatat Rp552,24 miliar yang terdiri atas utang kepada pihak ketiga sebesar Rp533 miliar dan pendapatan diterima di muka senilai Rp19,11 miliar. Adapun kekayaan bersih Otorita IKN mencapai Rp71,41 triliun atau naik Rp12,74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.