Prabowo Ngaku Baru Sadar Persoalan Indonesia Sebegitu Banyak dan Parahnya

Presiden Prabowo Subianto mengakui skala persoalan yang dihadapi Indonesia ternyata jauh lebih besar dari perkiraannya sebelum memimpin pemerintahan.

Mulai dari rendahnya kesejahteraan guru, terbatasnya lapangan kerja, tingginya angka kemiskinan ekstrem, hingga ketimpangan sosial, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah besar yang kini harus segera dituntaskan.

Pengakuan tersebut disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/7/2026).

Prabowo menegaskan pemerintah memahami berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan berkomitmen menyelesaikannya sebagai amanat yang diberikan rakyat.

Baca Juga: Indonesia Not Bad! Prabowo Pamer Kerja Nyata: Tunjukkan Negara Mana yang Seperti Kita?

"Kita paham bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham lapangan kerja kita kurang, kita paham masih banyak kemiskinan ekstrim, kita paham ini semua masalah kita paham, kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk diselesaikan," kata Prabowo.

Selain persoalan kesejahteraan, Kepala Negara juga menyoroti ketimpangan yang masih terjadi di berbagai daerah. Ia mengaku baru benar-benar menyadari besarnya masalah tersebut setelah menjalankan tugas sebagai presiden.

"Kita paham ada ketimpangan di masyarakat kita, tapi terus terang saja saya katakan di mana mana saya sendiri sebagai Presiden, bersama Wakil Presiden, saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita," ujarnya.

Menurut Prabowo, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah terus mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya. Ia menyebut praktik-praktik kecurangan dalam perdagangan menjadi faktor yang memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Baca Juga: Prabowo Serba Salah? Wacana Anak Orang Kaya Tak Dapat MBG Tuai Kritikan

"Terjadi suatu distorsi terhadap ekonomi kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik praktik under invoicing pemalsuan laporan," ucap Kepala Negara.

Ia menambahkan, praktik seperti transfer pricing hingga penyelundupan telah menyebabkan kerugian besar bagi negara dan dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi bangsa Indonesia.

"Praktik-praktik transfer pricing, praktik penyelundupan, hal hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita," imbuhnya.