Prabowo Cuma Dengar Kabar Baik? Pensiunan TNI Bongkar Ancaman Bahaya di Balik Istana

Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar tidak terlena dengan laporan-laporan yang hanya menggambarkan kondisi serba baik di lingkungan Istana.

Mantan Panglima TNI era Presiden Joko Widodo, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menilai situasi tersebut berisiko membuat pemerintah terjebak dalam echo chamber atau ruang gema yang dapat melemahkan kemampuan membaca ancaman terhadap stabilitas nasional.

Menurut Gatot, kondisi tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu menjalankan cognitive warfare atau perang kognitif, yakni strategi yang bertujuan memengaruhi cara berpikir masyarakat melalui pembentukan persepsi negatif terhadap pemerintah.

Dalam tayangan YouTube Hersubeno Point, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menjelaskan bahwa perang kognitif dilakukan secara masif dan terstruktur dengan merusak persepsi publik, menciptakan kebingungan di tengah masyarakat, hingga mengikis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional.

Baca Juga: Alasan Prabowo Didesak Pecat Gibran Sebelum 20 Oktober 2026

Ia menilai situasi tersebut semakin diperparah oleh munculnya berbagai informasi simpang siur serta kebijakan yang dinilai saling berbenturan di tingkat kementerian maupun lembaga.

Gatot secara khusus turut menyoroti pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri pada penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sangat besar sehingga perlu mendapat pengawasan ketat agar tidak bergeser dari fungsi utamanya.

"Kortas Tipikor ini menjadi instrumen penegakan hukum yang sangat kuat dan membuat banyak pihak khawatir. Jika situasi perselisihan antarinstitusi penegak hukum terus dibiarkan tanpa ketegasan, legitimasi pemerintah di mata publik yang menjadi taruhannya," kata Gatot. 

Pernyataan itu muncul di tengah dinamika hubungan antarlembaga penegak hukum yang belakangan menjadi perhatian publik.

Isu mengenai dugaan gesekan dan tumpang tindih kewenangan antara Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menjadi sorotan, meski pimpinan kedua institusi berulang kali menegaskan bahwa hubungan mereka tetap solid.

Baca Juga: Jenderal TNI Era Jokowi Disemprot: Saat Menjabat Bungkam, Begitu Ditendang Merasa Pahlawan

Menurut Gatot, narasi mengenai ketegangan di kalangan elite penegak hukum merupakan salah satu celah yang dapat dimanfaatkan dalam strategi cognitive warfare. Apabila Presiden hanya menerima laporan yang bernada positif dari orang-orang di sekelilingnya, ancaman terhadap menurunnya kepercayaan publik dikhawatirkan tidak akan terbaca.

Karena itu, Gatot meminta Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet maupun aparat penegak hukum guna menjaga stabilitas politik nasional.

"Momentum ini harus dimanfaatkan Presiden untuk bersih-bersih dan menunjukkan kepemimpinan yang solid demi kepentingan rakyat," ujarnya.